Gugatan Izin PLTU Celukan Bawang II Ditolak Hakim, Hotman Paris Tanggapi Dingin Banding Penggugat

Kuasa hukum Tergugat I (Gubernur Bali) dan Tergugat II Intervensi (PT PLTU Celukan Bawang), Hotman Paris Hutapea, menanggapi dingin

Gugatan Izin PLTU Celukan Bawang II Ditolak Hakim, Hotman Paris Tanggapi Dingin Banding Penggugat
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Kuasa hukum penggugat dan tergugat, Wayan 'Gendo' Suardana (kiri) dan Hotman Paris Hutapea (tengah), tampak akrab usai sidang putusan di PTUN Denpasar, Kamis (18/6/2018), terkait gugatan proyek PLTU II Celukan Bawang, Gerogak, Singaraja. 

"Para Penggugat ini ada tiga warga yang dianggap tidak punya kepentingan. Dengan alasan warga bernama Mangku Wijana ini, kebunnya dianggap tidak mengalami masalah. Warga nelayan juga dianggap tidak ada masalah. Bahkan dikatakan tangkapannya berlipat ganda. Terus di sana ada hamparan tanah kosong. Itu tadi pertimbangan hakim untuk Pengugat I, II, dan III (warga)," jelasnya.

Menurut Gendo, pertimbangan majelis hakim seperti itu sangat tidak adil.

Pun ditegaskannya, selama ini majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat atau di lapangan.

"Kalau saja dilakukan pemeriksaan setempat, akan dilihat lagi lebih banyak masalah hukum di situ. Di mana kepentingan Para Penggugat itu terganggu dan dirugikan. Tapi karena pemeriksaan setempat tidak dilakukan, sehingga pertimbangan hukumnya tidak adil," tegasnya.

"Juga yang harus dipahami, majelis hakim menyebutkan itu adalah hamparan tanah kosong. Padahal di situ masih banyak masyarakatnya yang terdampak," imbuh pengacara yang dikenal sebagai aktivis lingkungan ini.

Lebih lanjut dijelaskannya, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menganggap, bahwa proyek ini masih perencanaan.

Maka proyek tidak menimbulkan pencemaran dan tidak ada bukti ilmiah yang mendukung.

"Ini juga pertimbangan hukum yang tidak adil. Jelas-jelas bahwa seluruh alat bukti yang kami sampaikan adalah alat bukti yang ilmiah dari pelbagai kajian yang dilakukan oleh para ahli. Kemudian berbicara tentang aspek PTUN untuk hukum lingkungan hidup, ini merupakan aspek preventif (pencegahan). Berdasarkan kajian, kemudian aspek pencegahan itu seharusnya, putusannya tidak seperti sekarang ini," ucapnya.

         

Alat Bukti Kaskus

Halaman
1234
Penulis: Putu Candra
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved