Koster Nangis Peringatkan 3 Ormas Ini, Surat Rekomendasi Kapolda Bali Belum Dipenuhi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster, merasa terharu hingga sempat meneteskan air mata ketika menyampaikan peringatan kepada tiga ormas yaitu Laskar Bali, Baladika Bali, dan Pemuda Bali Bersatu (PBB) dalam sesi jumpa pers di halaman Kantor Gubernur Bali, Selasa (15/1).

Hanya surat peringatan yang dikeluarkan Koster, tidak ada pembekuan sementara.

Koster memberikan peringatan terkait keluarnya surat rekomendasi dari Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Reinhard Golose, tentang pencabutan surat keterangan terdaftar, penghentian sementara kegiatan, dan pembubaran ketiga ormas yang dianggap telah melakukan tindak pidana dan organized crime yang meresahkan masyarakat.

Di tengah-tengah acara, Koster tidak bisa menahan rasa harunya.

Baca: Griya Bangkasa Lahirkan 13 Sulinggih Warga Jepang, Disudhi Widani Sebelum Madiksa

Ia terdiam sejenak hingga meneteskan air mata ketika menyampaikan langkah-langkah yang diambilnya untuk menjawab surat Kapolda Bali, walaupun dari rekomendasi tersebut belum dipenuhinya.

“Saya sebagai gubernur harus memperlakukan anak-anak ini sebagai anak-anak saya, yang harus saya....,” katanya terhenti sejenak, dan kemudian kembali melanjutkan “Jadi saya tidak bisa bertindak...Apa yang saya lakukan harus terukur dan bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan yang di Atas (Tuhan), sekala niskala,” kata Koster didampingi pimpinan organisasi yaitu Ketua Laskar Bali Gung Alit, Ketua Umum Laskar Bali AA Ketut Suma Wedanta atau Gung Alit, I Bagus Alit Sucipta atau Gus Bota, Sekretaris Umum PBB Putu Gede Mahardika, serta pengurus lain dari ketiga ormas.

Koster meyakini sebagai orang Bali, para anggota ormas tidak ada yang memiliki cita-cita lahir sebagai penjahat.

“Menurut saya, setelah mengobrol dengan pimpinan organisasi yaitu Ketua Laskar Bali Gung Alit, Ketua Baladika Gus Bota, dan Sekretaris PBB, saya kira tidak ada orang lahir bercita-cita atau berkeinginan untuk melakukan kejahatan, pasti ingin melakukan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat,” kata Koster sembari menahan haru.

Baca: Seusai Pertemuan, Ini Sikap Gubernur Bali Terkait Keberadaan 3 Ormas

Ketika ditanya apa yang membuat dirinya merasa terharu hingga meneteskan air mata, tak lain karena bersatunya ketiga pimpinan ormas.

Menurutnya mereka bersedia diajak berkumpul sebagai warga Bali.

“Mereka sudah ada itikad baik. Saya juga sudah membuka diri, kalau ada apa-apa bisa berkomunikasi langsung dengan gubernur,” ucap mantan anggota DPR RI ini.

Sebagai tindak lanjut atas peringatan tersebut, pihaknya juga siap untuk memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada ketiga ormas sesuai dengan potensinya masing-masing.

“Saya kira yang tergabung di dalamnya adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi, yang bisa kita arahkan, yang bisa kita bina agar bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk semua pihak,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolda Bali melayangkan surat rekomendasi penghentian sementara tiga ormas di Bali kepada Gubernur Bali pada April 2017.

Saat itu terjadi kekerasan oleh beberapa ormas di Bali. Namun tidak ada respon dari Pemprov Bali.

Surat rekomendasi tersebut kemudian kembali dipertanyakan oleh Kapolda Golose pada  Rabu (9/1).

Kapolda meminta Kabidkum Polda Bali, Kombes Pol Mochamad Khozin, mengecek kembali surat rekomendasi itu melalui rapat koordinasi dengan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali.

Dan ketika surat rekomendasi itu dicari file-nya di Kesbangpol Provinsi Bali, ternyata tidak ada.

Kemudian Pemprov berkoordinasi dengan Polda Bali, hingga akhirnya arsipnya diberikan kembali belum lama ini.

Dokumen Pendaftaran

Adapun dalam dokumen ormas yang terdaftar di Kesbangpol Provinsi Bali adalah Dewan Pengurus Pusat Laskar Bali yang terdaftar sejak 7 Oktober 2014 dan berakhir masa berlakunya 7 Oktober 2019.

Keluarga Suka Duka Baladika Bali terdaftar sejak 26 Oktober 2015, dan masa berlaku sampai 26 Oktober 2020. Sedangkan Pemuda Bali Bersatu (PBB) tidak terdaftar di Provinsi Bali, namun terdaftar di Kota Denpasar.

Menurut Koster, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terdapat dua kewenangan yang diatur, yaitu pertama memberi peringatan secara tertulis kepada organisasi yang dinilai meresahkan masyarakat, dan kedua mencabut surat keterangan terdaftar (SKT)-nya.

“Dalam surat rekomendasi Kapolda Bali menyebutkan agar Pemprov Bali membubarkan ketiga ormas tersebut, tentu kami menyikapi dengan kewenangan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan tidak juga serta merta kami membubarkan,” ucap gubernur asal Buleleng ini, dengan senyum sumringah.

Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran kembali setelah dikeluarkannya surat peringatan, dengan tegas Koster mengatakan bisa langsung dilakukan pencabutan surat keterangan terdaftarnya oleh instansi yang mengeluarkan surat itu.

“Selama kurun waktu sisa masa berlakunya SKT, ormas dilarang keras melakukan hal-hal yang bisa berpotensi menimbulkan masalah dan merugikan masyarakat. Seperti, pembunuhan penganiayaan, pengerusakan, pengancaman pemerasan, premanisme, penyalahgunaan narkoba dan kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan pemerintah,” katanya.

Jika ternyata melakukan pelanggaran, maka gubernur bisa memberikan sanksi administratif berupa pencabutan SKT.

Kalau ada oknum anggota ormas melakukan tindak pidana, maka akan dikenai sanksi pidana oleh penegak hukum sesuai kewenangannya.

“Selain itu, juga meminta kepada pimpinan organisasinya untuk membuat pernyataan, sudah ditandatangani tadi oleh ketua dan sekretaris. Kemudian berikutnya, melakukan upasaksi secara niskala,” imbuhnya. (*)

Simak video lengkapnya di bawah ini :