Gubernur Koster Berharap DPRD Bali Setujui Perubahan Nama Desa Pakraman jadi Desa Adat

"Terkait perubahan istilah Desa Pakraman menjadi Desa Adat, kami dari Fraksi Partai Demokrat tidak mempermasalahkan mau diganti atau tidak. Kami setuju-setuju saja," kata Ngakan Made Samudra, Senin (14/1/2019).

Hal itu Samudra katakan saat membacakan pandangan umum fraksinya di Rapat Paripurna DPRD Bali mengenai pandangan umum fraksi.

Dijelaskan oleh Samudra, bagi Partai Demokrat yang penting adalah substansi pengaturannya dilaksanakan lebih baik dalam rangka memberdayakan Desa Adat itu sendiri.

"Saat itu alasannya (perubahan nama Desa Adat menjadi Desa Pakraman) dari segi terminologi, kata adat yang katanya bersumber dari bahasa Arab sehingga dicarikan kata yang lebih mengena bernuansa lokal yaitu krama," jelasnya lagi.

Jika saat ini Gubernur Koster ingin kembali menggunakan istilah Desa Adat, Fraksi Demokrat berpandangan bahwa gubernur pasti sudah memiliki alasan yang cukup mendasar.

Meski demikian, fraksi ini juga memohon penjelasan terkait usulan perubahan tersebut.

Sementara itu, dua fraksi lain di DPRD Bali yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar justru mempertanyakan penggunaan nama Desa Adat pada Raperda tersebut.

"Kami mempertanyakan terkait perubahan nama dari Desa Pakraman menjadi Desa Adat," kata I Nengah Wijana saat membacakan pandangan umum fraksinya.

Menurutnya, perubahan nama tersebut tidak perlu dilakukan karena nama Desa Pakraman sudah merupakan istilah Bali yang sudah dikenal sejak abad ke-9 Masehi lalu.

Baca: Alasan Pelindo III Enggan Buka Informasi Publik Soal Reklamasi di Kawasan Teluk Benoa

Baca: Harmoni Nada Selonding dari Sekaa Selonding Parwati Banjar Taman Sanur

Baca: SMP Harapan Mulia Gelar Art And Unique Talent, Persiapan 2 Bulan Berbuah Manis

Baca: Soal Pemberian Remisi Otak Pembunuhan Wartawan di Bali, Yasonna Jelaskan Pertimbangan Presiden

Sementara itu, I Wayan Rawan Atmaja yang mewakil Fraksi Golkar melihat dari segi historis perubahan nama Desa Adat dan Desa Pakraman.

Sebelum menggunakan nama Desa Pakraman seperti saat ini, perda sebelumnya menggunakan Desa Adat.

Perubahan nama pada waktu itu didasarkan atas temuan dan kajian dari berbagai prasasti, serta temuan historis dari berbagai lontar dan sastra, yang kemudian dirumuskan menjadi Desa Pakraman.

"Berkaitan dengan kembalinya menggunakan Desa Adat, mohon penjelasan dan argumentasi yang mendalam baik secara filosofis, historis maupun sosiologis atas pergantian nama tersebut," pintanya.

Perubahan nama tersebut juga ditanyakan oleh akademisi dari Universitas Warmadewa, I Nyoman Wiratmaja.

Menurut Wiratmaja, dilihat dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, nama Desa Pakraman sudah disebut dalam penjelasan UU tersebut, yang secara khusus disebutkan Desa Adat di Bali dinamakan Desa Pakraman.