SJB Pertanyakan Kunjungan Karutan Bangli ke Rumah Prabangsa, Kakanwil: Tidak Ada Perintah

SJB kembali mengadakan audiensi dengan Kakanwil Sutrisno terkait pemberian remisi I Nyoman Susrama pembunuh jurnalis

SJB Pertanyakan Kunjungan Karutan Bangli ke Rumah Prabangsa, Kakanwil: Tidak Ada Perintah
Tribun Bali/Busrah Ardans
Audiensi SJB dengan Kakanwil Kemenkumham Bali di Kantor Kakanwil Kemenkumham Bali, Senin (28/1/2019). 

Menanggapi hal itu, Kakanwil Kemenkumham Bali Sutrisno mengatakan tidak ada perintah dari dirinya terhadap hal itu.

"Perintah dari saya tidak ada, tapi kemungkinan keluarganya ingin beritikad baik untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Saya tidak tahu persis tetapi nanti saya tanyakan. Terima kasih atas masukan itu. Apalagi saya tidak ada perintah seperti itu," tegasnya.

Karutan Bangli Made Suwendra yang juga berada di ruang rapat itu memberikan klarifikasi kedatangannya ke rumah AA Prabangsa.

Diungkapkan, ia hanya diminta keluarga I Nyoman Susrama untuk mendampingi ke rumah korban.

"Memang waktu itu kami diajak oleh keluarga I Nyoman Susrama ke keluarga korban. Diminta mendampingi ke sana. Hanya sebatas memfasilitasi saja. Karena kami diminta mendampingi. Kami pun tidak ada pembicaraan berkaitan dengan anulirisasi dan sebagainya. Tidak ada yang lain, silakan bisa ditanyakan ke keluarga. Intinya tidak ngapa-ngapain dan tidak ada perintah dari mana-mana. Hanya membangun hubungan baik. Mungkin juga dengan adanya suasana di mana-mana, pihak keluarga mereka ingin membuat redam suasana. Mungkin kami dianggap mewakili dari rutan, maka diajak. Itu juga sebagai antisipasi ada demo dan lainnya. Saya hanya niat baik mendampingi," jelasnya.

Baca: Pemprov Bali Akan Tunjukkan Kedekatan Bali-Cina Lewat Balingkang Kintamani Festival

Baca: Kakanwil Kemenkumham Bali Besok ke Jakarta Bawa Petisi Tolak Pemberian Remisi Susrama

Baca: Hari Ini Sidang Putusan, Ahmad Dhani Ditemani Anaknya dan Mulan Jameela

Selain menanyakan hal itu, SJB juga menghujani Kanwil Kemenkumham Bali dengan banyak pertanyaan.

Misalnya, perihal Tim Pengamatan Pemasyarakatan.

Kuasa Hukum korban, I Made Ariel Suardana menilai proses pengamatan itu sebaiknya melibatkan pihak ketiga bukan otonom.

"Pak Kanwil Kemenkumham Bali bisa menjelaskan bagaimana proses Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) melakukan pekerjaannya terhadap narapidana sejak tahun 2014 itu, sementara SK-nya baru keluar tahun 2018?"

Ia juga menilai, perubahan hukuman melalui Kepres itu seharusnya diketahui dulu oleh keluarga, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan.

Halaman
1234
Penulis: Busrah Ardans
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved