SJB Pertanyakan Kunjungan Karutan Bangli ke Rumah Prabangsa, Kakanwil: Tidak Ada Perintah

SJB kembali mengadakan audiensi dengan Kakanwil Sutrisno terkait pemberian remisi I Nyoman Susrama pembunuh jurnalis

SJB Pertanyakan Kunjungan Karutan Bangli ke Rumah Prabangsa, Kakanwil: Tidak Ada Perintah
Tribun Bali/Busrah Ardans
Audiensi SJB dengan Kakanwil Kemenkumham Bali di Kantor Kakanwil Kemenkumham Bali, Senin (28/1/2019). 

"Oleh karena itu, kami melihat TPP tidak bekerja dengan baik, terutama dalam urusan melakukan koreksi secara komprehensif berkaitan dengan perkara ini. Apalagi yang mengoreksi TPP ini kan siapa? Makanya perlu pertanggungjawaban," tanyanya.

Sementara itu, begini tanggapan Kakanwil Kemenkumham Bali, Sutrisno.

"Kami berterima kasih atas koreksi ini, ke depan kami coba libatkan unsur luar. Bisa dari akademisi dan ini akan disampaikan kepada Dirjenpas. Selama saya di sini, saya akomodir itu, termasuk misalnya melalui Dewan Pers,"
jawab Sutrisno.

Sutrisno juga menuturkan, salah satu kriteria berkelakuan baik di dalam lapas yaitu perubahan sikap, misalnya yang tadinya tidak pernah sembahyang jadi sembahyang, dan itu merupakan perubahan positif.

Perihal penafsiran Kepres ini, SJB memberikan kritikan tajam.

Sekertaris AJI Denpasar, Yoyo dalam hal ini dia mengungkapkan, terdapat tumpang tindih antara Kepres remisi itu dengan Undang-undang Grasi.

"Saya melihat Kepres remisi dari seumur hidup menjadi sementara ini ada tumpang tindih dengan undang-undang grasi. Kalau saya baca penuh, bahwa remisi ini hanya ada tiga, umum, khusus, dan tambahan. Sementara perubahan ini, saya tidak menemukan perubahan ini jenis remisi. Kalau melihat pasal 9, itu bukan remisi. Kalau kita hubungkan dengan grasi, maka masuk grasi. Kalau digiring ke UU Grasi ada mekanisme yang berbeda. Misalnya dia harus mengakui perbuatannya. Tapi kalau menggunakan ini, dia tidak harus mengakui perbuatannya, dan sampai hari ini pelaku juga tidak mengakui perbuatannya," jelasnya rinci.

Baca: Pesanan Patung Babi dan Gate Imlek Meningkat, Tony Bisa Raup Omzet hingga 3x Lipat

Baca: Anak Korban Longsor di Karangasem Belum Tahu Bahwa Ibunya Sudah Tiada

Baca: Tak Sadar Hamil, Gadis 12 Tahun Melahirkan Normal, Ayah Sang Bayi Ternyata Masih Anak-anak

Begitu juga kritik Sandi, salah satu wartawan Radar Bali yang juga hadir, mengungkapkan, perkara AA Prabangsa tidak memiliki dimensi hukum yang biasa saja, namun ada sosiologis dan psikologis.

"Mohon disampaikan juga jika bertemu dengan Pak Mereka, kan Pak Menteri membuat pernyataan langsung bahwa I Nyoman Susrama diubah hukumannya menjadi 20 tahun mulai sekarang. Jadi I Nyoman Susrama akan menjalani total hukuman 30 tahun, ini tidak masuk akal. Sementara di Kepres sendiri harus menjalani pidana paling lama 15 tahun,"

"Selain itu, pemerintah tidak ada kewajiban untuk memberikan remisi karena bahasanya 'dapat' bukan 'bisa' bagi narapidana seumur hidup menjadi 20 tahun. Bahasanya dapat mengajukan, bukan berhak menerima. Sementara pandangan Pemerintah soal pemberian ini yang harus diperhatikan," tambahnya.

Halaman
1234
Penulis: Busrah Ardans
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved