Perda Atur Tak Ada Dikriminasi Terhadap Pendatang, Pecalang Diminta Beri Pengayoman Pada Tamiu

Raperda akan membahas terkait posisi krama wed (warga asli yang beragama Hindu), krama tamiu (pendatang Hindu) dan tamiu (pendatang non Hindu)

Perda Atur Tak Ada Dikriminasi Terhadap Pendatang, Pecalang Diminta Beri Pengayoman Pada Tamiu
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Ketua Pansus Raperda Desa Adat DPRD Bali, Nyoman Parta. 

“Ketika kita bicara sumber uang darimana, dasar hukumnya apa uang itu masuk supaya uangnya jelas,” imbuhnya.

Kedua, ketika sudah ada uang, desa adat harus merencanakan dirinya dalam satu tahun, dua tahun, tiga tahun akan dipergunakan sebagai apa.

Baca: Suwandi Berharap Porprov di Tabanan Lancar, KONI Bali Gelar Rapat Anggota Tahun 2019

Baca: 12 Atlet Muay Thai Bali akan Dikirim ke Liganas XI di Riau

Nantinya hal itu akan disusun persis seperti APBD karena desa adat harus modern walaupun lembaganya tradisional.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Putu Astawa mengatakan, roh dari revisi Perda tentang desa adat ini sebenarnya dalam rangka penguatan desa adat karena desa adat secara Undang-undang sudah diakui kedudukannya.

Dalam rangka memperkuat itulah, dari unsur-unsur pemberdayaannya akan dikembangkan terutama dalam peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi tantangan global, supaya Bali tetap memiliki daya saing dalam kancah nasional maupun internasional.

Baca: Bukan Hanya Mitos, Mata Berkedut Ternyata Pertanda Ada Yang Tidak Beres di Tubuh Anda

Baca: Kisah Sniper TNI Tatang Koswara Dihujani Peluru Usai Tembak Kepala Komandan Musuh

Disamping itu, kata Astawa, persoalan budaya dengan arus globalisasi saat ini akan terus terdegradasi.

“Itu kita tidak mau karena budaya Bali itu adalah sekaligus memiliki dimensi ekonomi, karena kita tidak memiliki sumber daya alam maka apapun kegiatan kita di Bali tentu berdasarkan atas budaya,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini.

Menurutnya, akar budaya Bali berada di desa pakraman sehingga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda semuanya untuk penguatan fungsi dan peran masing-masing, termasuk mengenai lembaga pemberdayaan ekonomi pun juga dipikirkan dalam penguatan ini.

Baca: Gelar Annual Gathering ke-9, IT Bali Tingkatkan Skill Terknologi Rekan Seluruh Bali

Baca: Dititipkan, Bocah Malang Ini Tewas Dianiaya Kekasih Ibunya

Astawa membenarkan memang yang masih memerlukan pembahasan yang lebih detail dalam Raperda adalah yang menyangkut Pemberdayaan di bidang ekonomi, karena kondisi desa saat ini dibanjiri oleh serbuan persoalan ekonomi.

Sehingga Perda desa adat yang baru diharapkan bisa memperkuat pilar-pilar ekonomi di desa adat, termasuk padruwen desa adat dalam era globalisasi, yang akan terus mengalami perubahan nilai-nilai.

“Itulah pentingnya kita menyusun Perda ini,” tandasnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved