Diusulkan Pecalang di Bali Digaji Pemerintah, Begini Sebabnya

Tujuan mengundang pecalang se Bali adalah karena DPRD Bali bersama pihak Pemprov Bali kini sedang membahas Raperda tentang Desa Adat

Diusulkan Pecalang di Bali Digaji Pemerintah, Begini Sebabnya
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Pertemuan antara Pansus Raperda Desa Adat dengan ratusan perwakilan pecalang se-Bali di Wantilan Kantor DPRD Bali, Senin (25/3/2019). Dalam pertemuan itu mencuat, salah-satunya, usulan agar pecalang mendapatkan gaji atau honor dari pemerintah. 

 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Direktur Eksekutif Paiketan Krama Bali, I Nyoman Mertha, mengusulkan kepada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Adat agar memasukkan ketentuan tentang pemberian semacam gaji, honor atau biaya operasional bagi pecalang.

Usulan kepada Pansus Raperda Desa Adat DPRD Bali itu disampaikan, Senin (25/3), dalam pertemuan antara Pansus Raperda Desa Adat dengan perwakilan pecalang se-Bali di Wantilan Kantor DPRD Bali di Denpasar.

Tujuan mengundang pecalang se Bali adalah karena DPRD Bali bersama pihak Pemprov Bali kini sedang membahas Raperda tentang Desa Adat sebagai pengganti Perda Desa Pakraman yang sudah berusia sekitar 18 tahun.

Pertemuan tersebut diikuti oleh sekitar 300 orang perwakilan pecalang.

Mertha mengatakan, pecalang sebagai salah-satu organisasi yang bernaung di bawah desa adat memiliki tugas berat berupa mengatur ketenteraman masyarakat adat.

Baca: Terungkap, WNA Rusia Beli Anak Orang Utan di Pasar Gelap Hendak Dijual Lagi di Negaranya

Apalagi, imbuh Mertha, tugas pecalang bakal bertambah lagi.

Bukan saja mereka akan mengatur warga desa adat, tetapi juga krama tamiu dan tamiu sesuai dengan draft peraturan yang ada di Raperda Desa Adat.

Intinya, Raperda Desa Adat yang kini tengah dibahas oleh DPRD Bali itu hanya mengatur sesana atau kewajiban dari pecalang, dan belum mengatur tentang hak bagi pecalang.

“Nah saya usulkan supaya pecalang itu dapat gaji, honor atau biaya operasional atau apalah istilahnya supaya dia berdaya. Sebab, tugasnya berat, jadi biar ada keseimbangan antara kewajiban dan hak,” terang Mertha.

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved