186 Surat Domisili PPDB Jalur Zonasi SMA Dipalsukan, Didominasi SMA di Denpasar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali tak mau kompromi terhadap peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi SMA yang memalsukan surat domisili.

Mereka yang ketahuan memakai surat domisili fiktif langsung didiskualifikasi.

Berdasarkan data yang masuk ke Disdik Bali, tercatat 536 orang mendaftar menggunakan surat domisili di delapan SMA Negeri yang ada di Kota Denpasar.

Setelah diverifikasi ulang, 350 orang dinyatakan surat domisilinya benar. Sedangkan 186 orang lainnya tidak benar alias fiktif.

“Ada beberapa surat domisilinya yang diragukan atau tidak benar, dan itu sudah kita diskualifikasi,” kata Kepala Disdik Bali, Ketut Ngurah Boy Jaya Wibawa, saat menghadiri rapat kerja dengan DPRD Bali di Ruang Rapat Baleg Kantor DPRD Bali, Kamis (4/7).

Baca: Pria di Buleleng Syok Istrinya Lahirkan Bayi Kembar Siam Dada & Perut Berdempetan, Juga Kelainan Ini

Boy menyebut yang mengalami permasalahan krusial terkait penggunaan surat domisili adalah SMA-SMA yang berada di Kota Denpasar.

Ia mencontohkan seperti di SMAN 1 Denpasar. Tercatat peserta PPDB zonasi yang memakai surat domisili 89 orang.

Namun setelah dilakukan verifikasi ulang dengan home visit, yang sudah diyakini kebenarannya hanya 52 orang. Artinya ada 37 orang yang pakai surat domisili palsu.

Baca: Divonis Bersalah Aniaya Siswi SMA di Klungkung, Mata Kepsek Made Suberata Berkaca-Kaca

Selanjutnya di SMAN 2 Denpasar, pendaftar dengan surat domisili berjumlah 74 orang. Namun nyatanya setelah dilakukan verifikasi yang memang benar hanya 39 orang. Sebanyak 33 orang menggunakan surat domisili fiktif.

Penggunaan surat domisili dalam PPDB SMA jalur zonasi ini sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Pasalnya, banyak orangtua siswa yang ditengarai membuat surat domisili fiktif atau palsu.

Atas polemik tersebut, Disdik Bali turun tangan membentuk tim untuk melakukan pengecekan ulang atas surat domisili yang digunakan untuk mendaftar. Tim melakukan home visit ke rumah masing-masing peserta.

Sebelumnya, ia mengimbau kepada masyarakat jika mengetahui ada pihak-pihak yang memakai surat domisili tidak benar supaya melaporkan ke Disdik Bali dan bila terbukti maka langsung diskualifikasi.

Adapun proses PPDB SMA sudah menyelesaikan tahap verifikasi pada Kamis kemarin. Hari ini, Jumat (5/7), merupakan waktu pengumuman hasil seleksi.

Daya Tampung

Sementara dalam rapat dengan DPRD, kemarin, disepakati tidak ada pembukaan gelombang kedua. Selanjutnya yang ada adalah optimalisasi daya tampung. Mengenai jumlah optimalisasi daya tampung, saat ini sedang dilakukan pendataan.

“Pendataan optimalisasi daya tampung ini tentu yang paling tahu adalah kepala sekolah. Itu yang akan segera kita tentukan dalam waktu dekat ini sehingga nanti mana (siswa) yang belum (tertampung) akan dicarikan solusi,” terangnya.

Adapun beberapa skema yang mungkin dilakukan antara lain pembentukan unit sekolah baru, ruang kelas baru, penambahan rombongan belajar (rombel), double shift, dan sinergi dengan sekolah swasta.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Wirya, sepakat Disdik Bali melakukan optimalisasi daya tampung sebagai solusi untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Daya tampung disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Bahkan, kata dia, bila perlu bisa menambah rombel atau menggelar kelas sore. “Ini masih sedang dicarikan jalan keluar oleh Pak Kadis,” kata Wirya usai rapat.

Lanjutnya, di setiap daerah di Bali kondisinya berbeda-beda. Yang paling bermasalah ada di Kota Denpasar, sedangkan kabupaten-kabupaten yang lain kasusnya hanya sedikit.

“Kita targetkan kebijakan baru segera keluar agar masyarakat tidak resah. Orangtua kan takut anaknya tidak dapat sekolah (negeri). Kalau sekolah di swasta biayanya terlalu tinggi,” ucapnya.

Di sisi lain dia berharap bagi siswa yang sudah mendaftar di sekolah swasta, agar tetap memilih swasta. Sedangkan bagi siswa yang sudah mendaftar di negeri namun tidak diterima karena tidak masuk dalam zona akan dicarikan solusi.

Wirya juga minta kepada Kadisdik untuk mengawasi sekolah-sekolah swasta yang ingin mengambil kesempatan ketika masih ada polemik dalam PPDB. Misalnya sekolah swasta yang sudah menutup pendaftarannya apakah benar-benar memang penuh atau tidak.

“Kalau yang ‘nakal’ kita minta ada tindakan tegas. Nakal maksudnya ada kesempatan dia menerima siswa tapi karena situasi sekarang ini dia tutup, biar menigkatkan nilai tawar. Sekarang dia mengatakan tutup, tahu-tahu nanti dibuka lagi, ada indikasi yang tidak baik,” imbuhnya.

Tak Setuju Zonasi

Dalam rapat kerja tersebut, seorang siswa SMPN 1 Denpasar, Darmadi, diberi kesempatan berbicara di hadapan Kadisdik dan Anggota DPRD Bali terkait sistem PPDB jalur zonasi.

Darmadi menyatakan tidak setuju dengan penerapan sistem zonasi karena dirasa tidak adil bagi siswa. Menurutnya, nilai ujian nasional (UN) yakni NEM perlu dijadikan sebagai salah satu syarat dalam PPDB.

Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan daya saing agar siswa memahami bahwa dunia ini penuh dengan persaingan. “Untuk menjadi yang terbaik kita perlu bersaing,” kata Darmadi.

Selain NEM, prestasi siswa juga harus dilihat sebagai tolok ukur. Ia mencontohkan temannya ada yang mendapat juara III taekwondo tingkat nasional, tetapi pada akhirnya juga tidak mendapat SMA Negeri karena dikalahkan peserta lainnya. Padahal raihan prestasi tersebut semestinya bisa diberikan reward karena sudah berjuang untuk Bali.

“Berdasarkan data, jumlah lulusan SMP di Denpasar ada sekitar 6.000 sampai 7.000 orang siswa. Sementara SMA Negeri di Denpasar jumlah daya tampungnya sekitar 2.400. Sisanya ke mana siswa itu bersekolah?” tanyanya.

Ia meyakini dan memaklumi bahwa di Indonesia tidak mudah membuat sekolah negeri baru untuk menampung semua lulusan SMP. “Maka dari itu sistem NEM dan prestasi harus dijunjung tinggi,” tegas siswa berkacamata ini. (wem)