Akan Bangun Kantor MDA Rp 8 Miliar, Wayan Koster Minta Kontraktor Jangan Cari Bati
CSR perusahaan yang disasar ialah perbankan, mulai dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, BRI, BNI, Mandiri dan sebagainya.
Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Rizki Laelani
lihat foto
Akan Bangun Kantor MDA Rp 8 Miliar, Wayan Koster Minta Kontraktor Jangan Cari Bati
TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Gubernur Bali, I Wayan Koster melakukan penguatan desa adat/pakraman di Bali, tidak hanya dalam bentuk Perda Adat.
Bahkan, gedung yang nantinya difungsikan sebagai kantor Majelis Desa Adat (MDA) atau sebelumnya disebut MUDP Bali, Koster terlibat langsung di dalamnya.
Mulai dari pembuatan Detail Engineering Design (DED) hingga penganggaran.
Dalam penganggaran, Koster tidak membebankannya pada APBD Bali.
Tetapi ia akan menggunakan dana sosial perusahaan (CSR) untuk membangu gedung MDA Bali.
CSR perusahaan yang disasar ialah perbankan, mulai dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, BRI, BNI, Mandiri dan sebagainya.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk mendirikan bangunan berarsitektur Bali ini, senilai Rp 8 miliar.
• UPDATE! Jenazah Wayan Adi dan Wayan Ariana Dipulangkan dari Jepang Jumat ini
• Hampir 24 Jam, Belum Ada yang Mengambil Jasad Putu Yuniawat di Kamar Jenazah RSUP Sanglah
• Begini Kata Saksi Soal Ciri Mobil dan Perawakan Pria yang Sewa Kamar Bersama Korban Putu Yuniawati
• Sebelum Putu Yuniawati Ditemukan Tewas, Sewa Kamar 2 Jam, Pegangan Tangan Pria Lalu Kunci Pintu
• Tanpa Diminta KTP, Segini Harga Sewa Kamar Tempat Putu Yuniawati Ditemukan Tewas
Koster, dalam acara Paruman Agung Desa Adat se Bali di wantilan Pura Samuantiga, Desa Bedulu, Blahbatuh, Selasa (6/8/2019) mengatakan, pihaknya prihatin melihat kantor majelis adat saat ini, yang menggunakan sebuah ruangan di Dinas Kebudayaan (Disbud) Bali, yang dinilainya sumpek.
“Untuk menjalankan fungsional sesuai perda, pasti butuh kantor, karena butuh kumpul, rapat."
"Kalau gak ada kantor, bagaimana mau kumpul. Sekarang nyempil di Disbud, yang ngurus Kasi, Eselon IV. Ini tidak memuliakan desa adat."
"Sekarang saya instruksikan, desa adat langsung dijamu Kepala Dinas. Majelisnya saya buatkan kantor, sampai desainnya saya yang bikin. Namanya saja majelis agung, tampilan fisik (kantor) juga harus agung. Namanya majelis agung tapi sembunyi di tengah (kantor Disbud),” sindir Koster.
Koster mengatakan, pembuatan kantor MDA Bali yang didesain berlantai tiga, membutuhkan anggaran Rp 8 miliar.
Biaya tersebut kata dia, berdasarkan negosiasi dengan pihak kontraktor.
“Saya minta ke kontraktor jangan mahal-mahal, jangan cari bati di sini (adat), beryadnya dululah, nanti pasti ada (bati) di tempat lain. Maka dapatlah Rp 8 miliar. Soal sumber uangnya, saya gunakan anggaran bukan APBD, tapi pakai CSR. Saya sudah panggil Dirut BPD Bali, berapa CSR yang dipunya, katanya Rp 4 miliar. Jadi nanti Rp 2 miliar sampai Rp 2,5 miliar saya minta untuk pembangunan kantor majelis,” ujarnya.
