Akan Bangun Kantor MDA Rp 8 Miliar, Wayan Koster Minta Kontraktor Jangan Cari Bati

CSR perusahaan yang disasar ialah perbankan, mulai dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, BRI, BNI, Mandiri dan sebagainya.

Akan Bangun Kantor MDA Rp 8 Miliar, Wayan Koster Minta Kontraktor Jangan Cari Bati
TRIBUN BALI/I WAYAN ERI GUNARTA
Desain kantor MDA Bali yang dirancang oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster. Pembangunan gedung ini akan menggunakan dana CSR senilai Rp 8 miliar. Koster Pakai CSR Bangun Gedung Majelis Adat. Butuhkan Anggaran Sekitar Rp 8 Miliar 

Akan Bangun Kantor MDA Rp 8 Miliar, Wayan Koster Minta Kontraktor Jangan Cari Bati

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Gubernur Bali, I Wayan Koster melakukan penguatan desa adat/pakraman di Bali, tidak hanya dalam bentuk Perda Adat.

Bahkan, gedung yang nantinya difungsikan sebagai kantor Majelis Desa Adat (MDA) atau sebelumnya disebut MUDP Bali, Koster terlibat langsung di dalamnya.

Mulai dari pembuatan Detail Engineering Design (DED) hingga penganggaran.

Dalam penganggaran, Koster tidak membebankannya pada APBD Bali.

Tetapi ia akan menggunakan dana sosial perusahaan (CSR) untuk membangu gedung MDA Bali.

CSR perusahaan yang disasar ialah perbankan, mulai dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, BRI, BNI, Mandiri dan sebagainya.

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mendirikan bangunan berarsitektur Bali ini, senilai Rp 8 miliar.

UPDATE! Jenazah Wayan Adi dan Wayan Ariana Dipulangkan dari Jepang Jumat ini

Hampir 24 Jam, Belum Ada yang Mengambil Jasad Putu Yuniawat di Kamar Jenazah RSUP Sanglah

Begini Kata Saksi Soal Ciri Mobil dan Perawakan Pria yang Sewa Kamar Bersama Korban Putu Yuniawati

Sebelum Putu Yuniawati Ditemukan Tewas, Sewa Kamar 2 Jam, Pegangan Tangan Pria Lalu Kunci Pintu

Tanpa Diminta KTP, Segini Harga Sewa Kamar Tempat Putu Yuniawati Ditemukan Tewas

Koster, dalam acara Paruman Agung Desa Adat se Bali di wantilan Pura Samuantiga, Desa Bedulu, Blahbatuh, Selasa (6/8/2019) mengatakan, pihaknya prihatin melihat kantor majelis adat saat ini, yang menggunakan sebuah ruangan di Dinas Kebudayaan (Disbud) Bali, yang dinilainya sumpek.

“Untuk menjalankan fungsional sesuai perda, pasti butuh kantor, karena butuh kumpul, rapat."

Halaman
12
Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved