Seberapa Penting Pengawasan terhadap Orang Asing? Ini Penjelasan Kadiv Keimigrasian Kanwilkumham

Hasanudin mengatakan seiring dengan terus meningkatnya kedatangan orang asing di Pulau Bali, maka tidak menutup tidak menutup kemungkinan

Seberapa Penting Pengawasan terhadap Orang Asing? Ini Penjelasan Kadiv Keimigrasian Kanwilkumham
Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
Suasana sosialisasi keimigrasian kepada perangkat desa dalam rangka peningkatan pengawasan orang asing. 

“Jika kegiatan atau aktivitas mereka (orang asing) tidak sesuai dengan perizinannya atau melakukan pelanggaran. Dan masyarakat melihatnya informasikan atau sampaikan ke pihak berwenang,” jelasnya.

Contohnya, jika orang asing itu melakukan tindak pidana segera laporkan ke pihak kepolisian yang memiliki kewenangan penindakan.

Jelang Pilkades Serentak, Polres Banyuwangi Turunkan 3.493 Personel 

Inseminasi Buatan Genjot Populasi Sapi di Bangli, Jumlahnya Diperkirakan Naik Jadi 30 Ribu Ekor

Lalu dilakukan pemeriksaan mengenai visa yang digunakannya apakah bebas visa berkunjung atau bekerja.

 
Kemudian jika mereka telah selesai menjalani masa hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, baru Imigrasi melakukan tugas fungsinya baik itu mendeportasi maupun melakukan cekal dan tangkal.

Jika mereka (orang asing) melakukan pelanggaran keimigrasian seperti perizinan tinggalnya tidak sesuai laporkan ke kami (Imigrasi).

 
Selain itu, menurut Hasan peran dan kesadaran masyarakat masih kurang untuk melaporkan adanya orang asing tinggal di sekitar wilayahna maupun mereka yang diduga melakukan pelanggaran overstay maupun pelanggaran penggunaan izin tinggal orang asing.

“Peran masyarakat saya rasakan masih kurang. Karena mungkin masyarakat ada yang peduli dan ada masyarakat yang tidak peduli,” imbuhnya.

Masyarakat yang belum peduli tersebut diajak untuk peduli melalui kegiatan sosialisasi seperti ini.

Menyikapi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Kembali dan Penyesuaian Izin Rumah Kos dalam Pasal 7 huruf m.

Ketua DPD LVRI Bali Sebut Koruptor Harusnya Dimiskinkan dan Ditembak Mati

RAPBD Banyuwangi 2020 Mulai Dibahas, Ada Peruntukan untuk Bayi dan Ibu Hamil

Peraturan tersebut menyatakan dengan tegas melarang Warga Negara Asing (WNA) untuk tinggal di rumah kos.

Halaman
123
Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved