Tahun Depan Komponen Hidup Layak Dievaluasi, FSPM Bali Harap Upah Pekerja Lebih Layak

Serikat pekerja berharap tahun depan KHL lebih layak, terlebih selama lima tahun terakhir ini KHL tak pernah berubah.

pexel.com
Ilustrasi pekerja. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - PP 78 tahun 2015 yang mengatur soal komponen hidup layak (KHL) untuk pekerja selama lima tahun sekali akan berakhir tahun 2020, sehingga tahun depan diatur regulasinya mengenai KHL ini.

Serikat pekerja berharap tahun depan KHL lebih layak, terlebih selama lima tahun terakhir ini KHL tak pernah berubah.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) juga sudah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara nasional tahun 2020 sebesar 8,51 persen.

Penetapan UMP itu dihitung berdasarkan jumlah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris regional Federasi Serikat Pekerja Mandiri ( FSPM) Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana menyatakan kenaikan UMP yang ditetapkan Kemenaker itu dapat dipahami, namun untuk Provinsi Bali kenaikan UMP disepakati dengan Apindo menjadi 8,53 persen.

Tahun 2020 mendatang, lanjut dia, Dewan Pengupahan akan melakukan kajian terhadap angka KHL.

“Maka dari itulah yang kemudian kita harapkan agar upah pekerja kedepan paling tidak sudah menunjukkan kelayakan,” ujar Dewa Rai.

Selain itu harapannya, dengan tuntasnya Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sistem pengupahan di Bali agar menjadi lebih baik lagi.

KHL ini terdiri dari puluhan komponen, dari keperluan makan, minum, kesehatan, pendidikan hingga keperluan pakaian.

Terbitnya PP 78 membuat KHL ini hanya bisa dievaluasi lima tahun sekali, dan tahun 2020 adalah tahun terakhir untuk evaluasi.

Berbeda dengan sebelum adanya PP 78 yang dihitung tiap tahun sekali untuk KHL-nya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda telah menerima Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang UMP 2020 pada 17 Oktober 2019.

Dalam surat itu mencantumkan inflasi nasional berada pada angka 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen .

Setelah hasil perhitungan UMP secara nasional itu diketahui, pihaknya kemudian merumuskan besaran UMP Bali bersama dewan pengupahan, yang terdiri dari Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved