Tahun Depan Komponen Hidup Layak Dievaluasi, FSPM Bali Harap Upah Pekerja Lebih Layak

Serikat pekerja berharap tahun depan KHL lebih layak, terlebih selama lima tahun terakhir ini KHL tak pernah berubah.

Tahun Depan Komponen Hidup Layak Dievaluasi, FSPM Bali Harap Upah Pekerja Lebih Layak
pexel.com
Ilustrasi pekerja. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - PP 78 tahun 2015 yang mengatur soal komponen hidup layak (KHL) untuk pekerja selama lima tahun sekali akan berakhir tahun 2020, sehingga tahun depan diatur regulasinya mengenai KHL ini.

Serikat pekerja berharap tahun depan KHL lebih layak, terlebih selama lima tahun terakhir ini KHL tak pernah berubah.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) juga sudah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara nasional tahun 2020 sebesar 8,51 persen.

Penetapan UMP itu dihitung berdasarkan jumlah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris regional Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana menyatakan kenaikan UMP yang ditetapkan Kemenaker itu dapat dipahami, namun untuk Provinsi Bali kenaikan UMP disepakati dengan Apindo menjadi 8,53 persen.

Tahun 2020 mendatang, lanjut dia, Dewan Pengupahan akan melakukan kajian terhadap angka KHL.

“Maka dari itulah yang kemudian kita harapkan agar upah pekerja kedepan paling tidak sudah menunjukkan kelayakan,” ujar Dewa Rai.

Selain itu harapannya, dengan tuntasnya Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sistem pengupahan di Bali agar menjadi lebih baik lagi.

KHL ini terdiri dari puluhan komponen, dari keperluan makan, minum, kesehatan, pendidikan hingga keperluan pakaian.

Terbitnya PP 78 membuat KHL ini hanya bisa dievaluasi lima tahun sekali, dan tahun 2020 adalah tahun terakhir untuk evaluasi.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved