Duktang Dimintai Sumbangan, ORI Bali Umumkan Hasil Kajian Pelayanan Administrasi Kependudukan
Ombudsman Perwakilan Bali baru saja menyelesaikan kajian tentang pelayanan publik, khususnya mengenai pelayanan administrasi kependudukan
Penulis: Wema Satya Dinata | Editor: Irma Budiarti
lihat foto
Duktang Dimintai Sumbangan, ORI Bali Umumkan Hasil Kajian Pelayanan Administrasi Kependudukan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Ombudsman Perwakilan Bali baru saja menyelesaikan kajian tentang pelayanan publik, khususnya mengenai pelayanan administrasi kependudukan di Kota Denpasar.
Fokus kajiannya adalah pada pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh dua lembaga yaitu desa dinas atau kelurahan, dan desa adat.
Keduanya dinilai memiliki peran dan kontribusi dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab menjelaskan hasil kajian ORI menemukan beberapa penyebab permasalahan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan.
Penyebabnya antara lain, pertama, kurangnya anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa dinas dalam pelaksanaan pendataan penduduk pendatang.
Kedua, mekanisme atau alur pelayanan administrasi kependudukan yang tidak sesuai.
Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat pendatang untuk lapor diri.
Keempat, ketiadaan alur pengaduan yang jelas terkait permasalahan adat dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Dan kelima, belum adanya kebijakan teknis yang mengatur Penyelenggaraan administrasi kependudukan antara desa adat dan desa dinas.
• Tonjolkan Satu Area Wajah Andalan Jadi Tren Makeup Tahun 2020
• Kenali Gejala Stroke dan Pertolongan Pertama Sesuai Kondisi Penderita
Lebih lanjut dikatakannya, Ombudsman yang merupakan institusi pengawasan melakukannya secara terbuka dan tertutup.
“Kali ini kita melakukan investigasi dengan penelitian singkat terkait dengan pelayanan desa yang berbasis laporan,” kata Umar usai pemaparan Rapid Assessment terkait urusan administrasi kependudukan desa di Hotel Inna Bali, Denpasar, Bali, Kamis (31/10/2019).
Laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman kemudian dilakukan pengkajian.
Lalu ditindaklanjuti dengan turun ke lapangan dengan melihat fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan.
“Hasilnya, kita menemukan beberapa poin, misalnya alur pelayanan yang tidak jelas, SDMnya kurang kemudian anggaran terbatas, prosedurnya tidak saling mendukung dan sebagainya,” terangnya.
