Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Anggaran Janggal ke Publik, William Aditya Dilaporkan ke BK DPRD DKI

Sugiyanto yang melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Anggaran Janggal ke Publik, William Aditya Dilaporkan ke BK DPRD DKI
TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih PSI, William Aditya Sarana, saat diwawancarai Wartawan, sebelum pelantikan jabatan anggota DPRD DKI Jakarta, di area kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8/2019). 

TRIBUN-BALI.COM - William Aditya Sarana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Fraksi PSI membuka anggaran lem aibon dan sejumlah anggaran yang janggal yang disusun Pemprov DKI kepada publik.

Selain mendapat banyak tanggapan dari sejumlah kalangan, tindakan politisi PSI ini juga dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Adalah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto yang melaporkan William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan.

Apalagi postingan mengenai kejanggalan usulan anggaran seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 123 miliar dibuka di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

Hobi Shopping Tak Selamanya Buruk, Bisa Jadi Peluang Usaha

Tarif Masuk ke Areal Pura Segara Rupek Buleleng Dinilai Mahal

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resminya, Senin (4/11/2019).

Menurut dia, William telah melanggar kode etik karena mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke media sosial salah satunya Twitter.

Meski dokumen itu milik publik, namun upaya yang dilakukan William dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif.

"Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar)," kata dia.

Ia menambahkan, karena Tata Tertib DPRD yang baru belum disahkan dalam rapat paripurna, BK bisa menggunakan Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Microsoft Jepang Uji Coba Karyawan untuk Kerja 4 Hari Seminggu, Ini Hasilnya

Transfer Dana Desa Terus Meningkat, Ternyata Ada Desa Tak Berpenghuni Dapat Anggaran Pemerintah

Dalam Pasal 27 ayat (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap anggota DPRD berhak mengajukan usulan dan pendapat baik dalam rapat.

Sedangkan pada ayat (2) ditegaskan, usulan dan pendapat disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Buka Anggaran Janggal ke Publik, Politisi PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI"
Penulis : Ryana Aryadita Umasugi
Editor : Jessi Carina

Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved