Bendesa Adat Besakih Apresiasi Program Penataan Pura Besakih, Pro dan Kontra Dinilai Wajar

Jika melihat persentase masyarakat antara setuju dan tidak setuju, sejauh ini sudah lebih banyak yang setuju mengenai pembangunan infrastruktur

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Bendesa Adat Besakih Jero Mangku Widiartha saat ditemui awak media usai mengikuti konsultasi publik mengenai program penataan kawasan suci Pura Besakih di Wantilan Pura Besakih, Kamis (7/11/2019) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Bendesa Adat Besakih memberikan apresiasi terhadap adanya program penataan kawasan suci Pura Besakih yang digadang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

"Kami apresiasi sekali program beliau, Pak Gubernur," kata Bendesa Adat Besakih Jero Mangku Widiartha saat ditemui awak media usai mengikuti konsultasi publik mengenai program tersebut, Kamis (7/11/2019).

Menurutnya, Pura Besakih merupakan hulunya Pulau Bali dan merupakan kiblat dari masyarakat Hindu.

Di kawasan suci Pura Besakih ini terdapat berbagai tempat seperti Gunung Agung, Pura Penataran Agung, Bencingah Agung dan Margi Agung yang menjadi satu kesatuan.

Meski saat ini masih terdapat pro dan kontra terhadap keberadaan proyek tersebut, hal itu dinilai wajar olehnya.

"Ada yang setuju dan tidak setuju itu wajar," tuturnya.

“Menembus Rasa” Pameran Seni Lukis Cat Air dari Made Mahendra Mangku dan Nur Ilham

Lowongan Formasi CPNS di Denpasar Diumumkan Secara Resmi 11 November

Baginya, menyatukan atau menyamakan persepsi hingga 100 persen memang tidak mungkin untuk dilakukan.

Namun jika melihat persentase masyarakat antara setuju dan tidak setuju, sejauh ini sudah lebih banyak yang setuju mengenai pembangunan infrastruktur tersebut.

Terlebih bagi masyarakat di kawasan Manik Mas yang akan dijadikan sebagai parkir persentase persetujuan masyarakat hampir seratus persen.

Sementara untuk masyarakat yang berada di kawasan Bencingah Agung, Margi Agung dan Penataran Agung masih diperlukan tahapan untuk meminta persetujuan masyarakat.

Diharapkan olehnya, Gubernur Koster melakukan pendekatam secara kekeluargaan kepada masyarakat yang belum setuju, terlebih bagi mereka yang kiosnya terdampak.

Sebelumnya, ia mengaku sudah mengusulkan kepada Gubernur Koster untuk menurunkan tim kecil ke masyarakat untuk mensosialisasikan rencana tersebut.

Hal itu diusulkan karena Widiartha menilai pihaknya tidak mempunyai kapasitas dalam menjawab berbagai pertanyaan kepada masyarakat.

Nasib Anak Agung Wartayasa Diujung Tanduk, Kasus Intim Libatkan Guru dan Siswi SMK Terungkap

Dari Bunga Hingga Kerajaan, Inilah Inspirasi Nama Kereta Api di Indonesia

"Walaupun tidak gubernur yang langsung turun, kan harusnya ada tim yang mengikuti kami," terangnya.

Sementara itu, mengenai harga tanah di kawasan suci Besakih dirinya melihat dari segi ekonomisnya.

Ada beberapa sudut tanah di kawasan tersebut yang ditawar hingga Rp 1,2 Miliar per are.

Dikatakan, di kawasan zona merah atau yang cukup strategis dengan Pura Besakih memang harga ekonomisnya sudah cukup tinggi.

Sementara harga tanah sekitar 500 meter kebelakang pura harganya sudah berbeda.

"Berbeda nilai ekonomi dengan di depan. Di tempat-tempat strategis itu bisa Rp 2 Miliar itu. Jangan terkejut," tuturnya.

Kemudian untuk desain penataan kawasan suci Pura Besakih yang disampaikan oleh Gubernur Koster dirinya mengaku sudah setuju.

Penataan Kawasan Besakih dimulai 2020, Gubernur Koster Bangun Parkir Berlantai Empat

Sejauh ini, kata dia, sudah terdapat lima master plan yang sempat diajukan untuk menata kawasan suci Pura Besakih dari dahulu.

"Sudah ada rencana, rencana dan hanya rencana, tahun inilah kemungkinan tahun 2020 bisa terwujud rencana itu," paparnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved