Dana Hibah KPID Turunkan Rp 500 Juta, Fraksi Demokrat DPRD Bali Khawatir KPID Jadi Aksesoris Semata

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyikapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun 2020.

Salah satu yang disoroti yakni turunnya dana hibah sebesar Rp 500 Juta untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali.

Hibah pada KPID Bali pada tahun anggaran 2020 dirancang sebesar Rp 1,2 Miliar, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,7 Miliar.

Terkait rencana penurunan alokasi dana ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra menyarankan agar Gubernur Bali Wayan Koster untuk melaksanakan dengar pendapat dengan KPID Bali.

• Keluarga Kompak Bilang Surono Kerja di Bali Padahal Terkubur di Bawah Lantai Musala

• Iuran BPJS Naik, Tahun 2020 Pembiayaan JKN Pemkab Bangli Capai Rp 30,2 Miliar

"Karena kami melihat bahwa program kegiatan KPI baik yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan pusat maupun sesuai dengan kondisi lokal Bali," kata Nova saat rapat paripurna ke-3 DPRD Provinsi Bali, Rabu (6/11/2019).

Oleh karena itu, menurutnya, KPID Bali memerlukan dana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun anggaran 2019.

Dirinya menakutkan, dengan adanya penurunan alokasi dana ini, KPID Bali nantinya tidak bisa melaksanakan banyak program kegiatan.

"Kami khawatir keberadaan KPI hanya sebagai pelengkap atau aksesoris belaka," jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPID Bali I Made Sunarsa saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada pemerintah.

Ia mengaku sudah mengajukan ke pihak eksekutif untuk dana anggaran tahun 2020 sebesar Rp 3,6 Miliar.

• Kelian Adat dan Pecalang Larang Buang Sampah ke TPA Suwung, Koster Minta Badung Lakukan Pendekatan

• Fraksi Demokrat DPRD Bali Soroti Turunnya PAD Bali Gubernur Kurang Kreatif dalam Mengelola

Setelah diajukan sebesar Rp 3,6 Miliar, akhirnya dana tersebut mendapat rasionalisasi dan akhirnya direkomendasikan sebesar Rp 2,7 Miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali.

"Saya merasa heran mengapa yang dicantumkan di sana bisa jadi Rp 1,2 Miliar. Padahal rekomendasinya sudah jelas," kata dia.

Sunarsa mengatakan, diajukannya anggaran sebesar Rp 3,6 Miliar di tahun 2020 karena pihaknya telah mencanangkan berbagai program.

Beberapa program tersebut diantaranya seperti KPID Awards dan program Pemilukada serentak yang membutuhkan sosialisasi dan literasi.

Selain itu KPID Bali juga rencananya akan membentuk tim di masing-masing kabupaten.

"Karena KPI ini kan tidak ada di kabupaten seperti KPU sama Bawaslu. Sementara kita harus ikut. Nah ini yang kemudian kita ajukan Rp 3,6 Miliar kemarin," tuturnya.

Kepala Diskominfos Provinsi Bali Nyoman Sujaya saat dikonfirmasi saat dihubungi belum bisa memberikan keterangan.

• BPS Catat Pemenuhan Konsumsi Masyarakat Bali Triwulan III Turun

• Penghentian Penggunaan Plastik Bukan Solusi, Diperlukan Perubahan Mindset Masyarakat Soal Daur Ulang

Pihaknya meminta Tribun Bali untuk menanyakan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang).

Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menjawab mengenai turunnya dana KPID tersebut karena masih dalam pembahasan.

"Jadi semua pandangan tadi itu, pertanyaan, usul, saran, tanggapan yankita bahas lagi. Itu kan baru usulan, baru konsep RAPBD," jawabnya. (*)