Fraksi Demokrat DPRD Bali Soroti Turunnya PAD Bali 'Gubernur Kurang Kreatif dalam Mengelola'

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum terkait keempat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Salah satu Raperda tersebut yaitu mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020.

Ketua Fraksi Partai Demokrat I Komang Nova Sewi Putra menyoroti turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali yang turun sebesar Rp 310 Miliar.

• Berawal dari Hobi Masak, Dek Kodok Sukses Jadi Chef Hingga Buka Usaha Jajanan

• Kunjungan Wisman ke Bali September 2019 Minus 4,59% Dibanding Bulan Lalu

Dijelaskan olehnya, jika melihat PAD Perubahan 2019 yang direncanakan mencapai Rp 3,762,78 Triliun, sementara untuk Tahun 2020 hanya direncanakan senilai Rp 3.762,474 Triliun.

Dengan terjadinya penurunan ini, menurut pandangan Fraksi Demokrat, sangat janggal dan tidak lazim.

“Hal ini menunjukan bahwa saudara Gubernur dan jajaran yang mengelola pendapatan daerah kurang memiliki kreatifitas dan inovasi”, ujar Nova di sidang Paripurna ke-3 DPRD Bali, Rabu (06/11/2019).

Dirinya menyarankan kepada Gubernur Koster agar penentuan APBD Tahun 2020 didasarkan pada APBD Tahun 2019.

Selain itu pihaknya juga menyoroti soal hibah kepada KPID Bali Tahun 2020 justru turun menjadi Rp 1,2 miliar dari Rp 1,7 miliar di tahun anggaran 2019.

Pihaknya menilai, program kegiatan KPID Bali baik yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan pusat maupun sesuai dengan kondisi lokal Bali sehingga memerlukan dana yang jauh lebih besar dari yang dianggarkan Tahun 2019.

“Sehingga banyak terjadi program kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan apalagi Tahun 2020 diturunkan. Kami khawatir keberadaan KPI hanya sebagai pelengkap atau aksesoris belaka,” tegasnya.

• 200 Meter Tepi Devils Tear di Lembongan Zona Rawan, Pemkab Kembali Pasang Pagar Pengaman

• Ratusan Warga Desa Sobangan Tolak Pembangunan TPA, Koster Minta Badung Lobi Desa Adat

Bukan hanya itu, hibah kepada kelompok masyarakat juga tak luput dari sorotan Fraksi Partai Demokrat.

Dalam anggaran Tahun 2020, anggaran mendekati Rp 82 miliar, sementara untuk Tahun 2019 lalu hanya Rp 19 miliar sehingga meningkat kurang lebih Rp 63 miliar.

“Kenapa terjadi peningkatan yang sangat fantastis? Dan kelompok masyarakat lainnya mana yang dimaksud?,” kata dia.

“Kami Fraksi Partai Demokrat sarankan kepada saudara Gubernur untuk ke depan apa yang sudah menjadi komitmen bersama antara DPRD dan Gubernur sebelum pembahasan KUA-PPAS agar dilaksanakan dan dijabarkan dalam KUA-PPAS dan RAPBD dengan konsekuen,” sarannya. (*)