Satu Tahun Bantuan Gempa Belum Cair, Kalak BPBD Bangli Sering Ditanyai Warga

Bencana gempa bumi di Lombok, NTB tahun 2018 silam menyebabkan kerusakan bangunan di wilayah Bangli. Walau telah setahun berlalu, bantuan perbaikan

Satu Tahun Bantuan Gempa Belum Cair, Kalak BPBD Bangli Sering Ditanyai Warga
Tribun Bali/Fredey Mercury
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Bangli, I Wayan Karmawan 

Seperti kelengkapan administrasi berupa KK dan KTP, surat permohonan bantuan, fotokopi buku rekening, hingga RAB kebutuhan.

Spekulasi Hamdi, Bertahan di BU atau Hengkang ke Klub Asal Aceh

Garuda Indonesia Sambut Armada A330-900 Neo Pertama, Hadirkan Layanan Penerbangan Era 4.0

Begini Alasan Menteri Agama Fachrul Razi Memperpanjang Izin Organisasi FPI

“Kendala lainnya adalah di administrasi, seringan nama antara KK dan KTP tidak cocok sehingga perlu proses perbaikan. Selain itu tidak semua masyarakat punya rekening,” katanya.

Walaupun menglami kendala dalam pengumpulan proposal bantuan, Karmawan menegaskan, tidak ada yang tercecer.

Dari 124 proposal yang diterima BPBD Bangli, seluruhnya telah disampaikan ke provinsi.

“Sampai Bulan September 2019 kemarin sudah ada 72 permohonan yang lolos. Mereka yang tidak lolos kebanyakan nilai kerugiannya di bawah Rp 5 juta. Selain itu, provinsi juga melakukan verifikasi terhadap RAB yang dibuat dengan foto kerusakan. Karena provinsi juga memiliki tim tersendiri,” jelasnya.

Lakukan Kunjungan, Menteri BUMN: Pelabuhan Benoa Harus Jadi Kawasan Turis Terpadu Kelas Dunia

Respons Jalan Rusak di Berangbang, Wabup Jembrana Minta Tuntaskan Tahun Depan

Bupati Badung Giri Prasta Komit Pembangunan Terowongan, JUT dan JITUT Tuntas 2021

Pejabat asal Desa Belantih, Kintamani ini tidak memungkiri banyak korban gempa yang mempertanyakan kapan bantuan cair. Ini disebabkan, bantuan gempa semula difasilitasi oleh BNPB.

Sebab itu, dari Januari hingga April 2019, pihaknya sibuk mempersiapkan proposal untuk diserahkan ke BNPB.

“Setelah masuk di pusat, ternyata muncullah bencana gempa Palu hingga tsunami di Jawa Barat. Sehingga bantuan ini terpending, lantaran anggaran pemerintah pusat difokuskan untuk penanganan di dua kejadian itu."

"Karena anggaran pusat habis, sedangkan bencana Lombok belum tertangani, sehingga inisiatif provinsi dan BPBD seluruh Bali memposisikan dana santunan untuk meng-cover proposal tersebut,” terangnya.

Karmawan didampingi Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Bangli, Putu Dedi Upariawan mengatakan, pencairan bantuan dari provinsi biasanya paling lama dua hingga tiga bulan.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved