Pengelolaan WBD Jatiluwih Tak Sesuai Ketentuan, HKTI Minta Pembentukan Pengelola di Tingkat Provinsi

Saat ini dianggap telah terjadi pergeseran pengelolaan WBD Subak Jatiluwih yang tidak sesuai dengan ketentuan dari UNESCO.

Pengelolaan WBD Jatiluwih Tak Sesuai Ketentuan, HKTI Minta Pembentukan Pengelola di Tingkat Provinsi
Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan
Inilah kawasan Subak Jatiluwih di Tabanan yang ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD). Prof. Windia mengritik pengelolaan kawasan subak Jatiluwih tak sesuai statusnya sebagai WBD. 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sejak tahun 2012, Subak Jatiluwih di Kabupaten Tabanan telah diakui sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh United Nation, Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO).

Namun saat ini dianggap telah terjadi pergeseran pengelolaan WBD Subak Jatiluwih yang tidak sesuai dengan ketentuan dari UNESCO.

INA U-20 All Stars Kalahkan Arsenal U-18, Turnamen Bali U-20 International Cup 2019

Ternyata Tidur Siang Dapat Membuat Bahagia, Ini 10 Manfaat Tidur Siang yang Belum Banyak Diketahui

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukutan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi Bali Prof Nyoman Suparta mengusulkan adanya focus group discussion (FGD) mengenai permasalahan WBD tersebut.

Dari adanya FGD itu, pihaknya mengusulkan agar adanya pembentukan Badan Pengelola WBD di tingkat provinsi.

Suparta mengatakan, dengan adanya Badan Pengelola WBD ini diharapkan pengelolaan Subak Jatiluwih kembali pada ketentuan-ketentuan UNESCO.

Mulai Sekarang Jangan Dilakukan Lagi, 13 Kebiasaan Ini Dianggap Sepele Tapi Berbahaya bagi Kesehatan

Cara Bayar Tunggakan Pajak Kendaraan Via Online, Tak Perlu Datang Hanya Pakai HP

12 Staf Kementerian Pertanian dan Perikanan Timor Leste Belajar Ubinan Sayur dan Buah di Bali

"Petaninya supaya dihidupkan, disemangatin diberikan manfaat yang jelas gitu kan. Lalu bangunan-bangunannya lebih pada pelestarian di sana. Bukan peleburan menjadi kotanya Jatiluwih," kata dia.

Hal itu Suparta jelaskan saat ditemui Tribun Bali di Kantor Gubernur Bali usai bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster, Senin (2/12/2019).

Selain itu, dengan adanya Badan Pengelola WBD ini nantinya diharapkan ada pengelolaan yang modern yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya, termasuk sektor pariwisata, petani dan subak tersebut.

Cara Mudah Sembunyikan Status WhatsApp, Hanya Kontak Tertentu Yang Bisa Tahu

12 Staf Kementerian Pertanian dan Perikanan Timor Leste Belajar Ubinan Sayur dan Buah di Bali

Tahapan SNMPTN 2020 Dibuka Hari Ini, Dua Hal Ini Perlu Kamu Ketahui

Suparta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali agar berkoordinasi dengan pusat terkait pembentukan Badan Pengelola WBD tersebut.

Mengenai usulan ini, Suparta mengatakan bahwa Gubernur Koster telah memberikan respons.

Namun Gubernur Koster mengatakan bahwa pembentukan Badan Pengelola WBD ini bukan di tingkat provinsi, melainkan di Kabupaten Tabanan. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved