Mantan Wagub Bali Sudikerta Tulis Tangan Sendiri 4 Halaman Pembelaan, Ini Isinya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Tulisan tangan dalam empat halaman dibuat secara khusus oleh Mantan Wakil Gubernur (Wagub)  Bali, I Ketut Sudikerta sebagai bahan pembelaan.

Tulisan tangan ini dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (18/12/2019).

Pembelaan diajukan Sudikerta dan tim penasihat hukumnya untuk menanggapi tuntutan 15 tahun yang dilayangkan tim jaksa.

Lalu apa isi pembelaan dalam 4 halaman ini?

Ditemui usai sidang, Sudikerta menjelaskan apa saja isi tulisan dalam pembelaannya ini.

Ia mengatakan, sebagaimana nota pembelaan yang dibacakan tim penasihat hukum, juga pembelaan pribadinya tidak ada satu pun dakwaan jaksa yang dinilainya terbukti.

Untuk itu pihaknya meminta agar majelis hakim membebaskan dirinya dari segala dakwaan jaksa.

"Karena saya merasa tidak terbukti. Itu juga tertera dalam pledoi tim PH (penasihat hukum) saya. Saya memohon kepada mejelis hakim membebaskan saya," ucapnya mengutip pembelaan dalam tulisan tangan.

Dirinya juga berharap agar tidak ada intervensi oleh pihak manapun dalam perkara ini.

Ditanya, apakah dirinya merasa ada intervensi dalam perkara ini, dengan tegas Sudikerta mengamini.

• Sudikerta Minta Dibebaskan, Merasa Ada yang Intervensi dan Kapok ke Dunia Politik Lagi

• Rancangan Pergub Tentang Arak Bali Disebut Bukan untuk Legalkan Arak, Tapi Soal Ini

Sudikerta juga mengatakan, jika tuntutan yang diajukan tim jaksa sangat tinggi dan tidak adil.

Dalam pembelaan yang ditulis tangan berjumlah empat halaman, Sudikerta menjelaskan, bahwa tidak ada niatan membohongi, menipu, menyuruh orang lain dan/atau menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.

"Kalau saja saya tahu, saya tidak akan mau membuat kerjasama seperti itu. Buat apa kita bekerjasama membangun hotel, tiba-tiba ada masalah. Oleh karena itu, alasan saya jelas, tidak ada menghalang-halangi Alim Markus dan timnya untuk masuk ke lokasi. Siapapun boleh masuk ke sana," terangnya.

Berikutnya, Sudikerta menampik beberapa tuduhan, di antaranya pencabutan plang di lokasi tanah tersebut.

"Saya tidak pernah mencabut plang yang dipasang di sana. Justru saya mendukung pelang itu dipasang di lokasi tanah. Itu kan aset PT Marindo Gemilang. Di situ kan aset dan PT kami juga. Saya juga tidak pernah mengusir untuk masuk ke lokasi. Tanpa terkecuali tamu banyak masuk ke sana. Terutama pemilik lahan, Pak Alim Markus dan timnya bisa masuk ke sana," ucapnya.

"Juga saya tidak pernah menempati lokasi itu. Unsur-unsur yang didakwakan yakni Pasal 378 tidak terbukti, karena tidak ada niatan saya mengorganisir, menipu, membohongi. Itu tidak ada. Saya juga telah menandatangani berita acara penyerahan lokasi kepada Alim Markus. Jadi saya tidak bisa ditimpakan pasal 378. Kalau saya tahu, saya tidak akan mau kerjasama membangun hotel. Apalagi hotel gede seperti itu," tegas Sudikerta kembali.

Selagi proses hukum berjalan, dirinya pun terus berusaha untuk menyelesaikan melalui upaya damai.

"Begitu juga kami masih menyelesaikan secepatnya perdamaian itu. Walaupun proses hukum tetap berjalan," ungkap Sudikerta.

Lebih lanjut Sudikerta juga menampik melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

• Mantan Wagub Bali Sudikerta Dijerat Pasal Pencucian Uang, Ini Lama Ancaman Hukumannya

• Pernyataan Sudikerta Mengejutkan, Mengaku Bersalah Terkait Kasus Tanah PT Maspion Rp 150 Miliar

"Apa yang saya lakukan terkait pembangunan hotel itu dengan pembayaran saham 55 persen dari PT Marindo Investama kepada PT Pecatu Bangun Gemilang adalah uang yang sah. Jadi tidak bisa dikategorikan TPPU, karena prosesnya sah. Apalagi sertifikat itu digadaikan di Bank Panin untuk membayar saham ini," jelasnya.

Terakhir Sudikerta mengungkapkan jika dirinya tidak akan lagi terjun di dunia politik.

Dirinya fokus menyelesaikan masalah ini dan nantinya jika selesai akan menikmati waktunya bersama keluarga.

"Saya tidak terjun lagi di dunia politik. saya mengundurkan diri sejak ditimpa masalah ini. Sudah 20 tahun saya mengabdi untuk Badung dan Bali. Bagaimana saya membangun terminal Mengwi, tapi sekarang kurang pengelolaannya. Saya berjuang mewujudkan jalan tol. Saya lah yang menginisiasi jalan tol itu," ucapnya sembari berjalan menuju ruang tahanan sementara PN Denpasar.

Perjalanan kasus

Mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, dituntut penjara 15 tahun oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (12/12/2019).

Ia dituntut 15 tahun penjara karena dinilai bersalah melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 150 miliar.

Korbannya adalah bos PT Maspion Surabaya, Alim Markus. 

Sudikerta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah senilai Rp 150 miliar di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung oleh Polda Bali melalui Ditreskrimsus Polda Bali.

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang dikeluarkan Ditreskrimsus Polda Bali, Jumat (30/11/2018). (*)