6 Kebijakan Gubernur Koster Yang Diklaim Bisa Mengurangi Emisi Karbon di Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menandatangani nota kesepahaman Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (14/1/2020).

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.

Pembangunan rendah karbon sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 sampai 2024.

Pada 2024 mendatang, pemerintah pusat menargetkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) mencapai 27 persen.

Gubernur Koster mengatakan, PPRK ini sangat sesuai dengan visi pemerintahannya di Provinsi Bali.

"Oleh karena itu kami berterima kasih karena Bapak (Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa) telah menginisiasi program ini di Provinsi Bali," jelasnya.

Koster mengatakan, bahwa dirinya siap untuk menjalankan program pembangunan rendah karbon ini, asal dibantu oleh pihak Kementerian PPN/Bappenas terutama dari segi anggaran.

Dirinya mengklaim sudah menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat sesuai dengan PPRK ini.

Adapun kebijakan Pemprov Bali yang diklaim mendukung program PPRK ini diantaranya:

1.  Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai