Telat karena “Rokokan” dan Makan Siang, Kader PDIP Bali Dicopot, Dianggap Tak Disiplin Saat Rakernas

Telat karena “Rokokan” dan Makan Siang, Kader PDIP Bali Dicopot, Dianggap Tak Disiplin Saat Rakernas

TRIBUN-BALI.COM - Satu dari delapan kader PDIP Bali yang dipecat usai Rakernas I di Jakarta adalah Haji Adrimin karena dianggap tak disiplin.

Adrimin tidak memungkiri saat waktu istirahat, dirinya pergi ke luar dari gedung arena Rakernas PDIP di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pada masa jeda itu, ia hendak ke toilet.

Namun karena ramai, maka tidak masuk di toilet yang ada di arena gedung Rakernas.

Ia beralih ke gedung yang berada di luar arena Rakernas.

Selain buang air kecil di toilet, ia juga memanfaatkan waktu istirahat sambil merokok.

Nah pada saat kembali ke arena Rakernas, dirinya telat beberapa menit.

"Ya saat itu di luar gedung ke toilet sambil ngerokok," jelasnya ketika dikonfirmasi, Kamis (16/1/2020).

Pak Haji menerima sanksi dilengserkan dari posisi Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jembrana tersebut dengan lapang dada.

"Ya intinya siap menerima sanksi. Karena sudah keputusan partai. Jadi harus legowo," tandasnya.

Menurut Ketua DPC PDIP Jembrana, Kembang Hartawan, sejatinya Haji Adrimin mengikuti semua rangkaian kegiatan Rakernas.

Hanya saja, sewaktu istirahat diberikan dengan batas waktu, kader asal Desa Pengambengan itu telat masuk.

Akibatnya ditindak oleh Satgas PDIP dan ada pelaporan kepada DPP kemudian disampaikan ke DPD.

• 6 Srikandi PDIP di Bali Ini Naik Jabatan Setelah DPP Pecat 8 Kader yang Dianggap Tak Disipilin

• Fraksi Badung Gede Terbelah di Pilkada, Demokrat Dukung PDIP, Gerindra Melawan

"Kita semua tahu kalau Pak Haji mengikuti acara penuh sampai tuntas. Cuma saat istirahat dia telat beberapa menit masuk. Sama saja jadi tidak disiplin. Gara-garanya rokokan," beber Kembang, kemarin.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Made Suarta, berbeda lagi.

Saat itu ia mendapat tugas untuk memercikan tirta (air suci) di luar rungan Rakernas bersama sejumlah kader lainnya agar pelaksanaan Rakernas berjalan lancar.

Setelah tugas itu selesai, ia kembali ke dalam arena Rakernas.

Ia telat masuk gedung.

Alhasil ada petugas yang menjepret (melubangi) ID Rakernasnya.

Ternyata hal tersebut merupakan tanda dari sanksi pencopotan jabatan.

"Kita jalankan kewajiban dulu, setelah itu kita kembali masuk ke Rakernas. Tapi kami tak tahu ternyata itu penanda saat ID kita dijepret, saya kira itu hanya diabsen saja," kata Suarta, kemarin.

Suarta menyatakan, karena itu sudah menjadi keputusan partai, pihaknya mengaku siap menjalankan perintah partai.

“Yang jelas kita hanya ingin klarifikasi saja. Kita tetap menerimanya, karena kita sebagai kader siap menerima keputusan partai," ujarnya.

Adapun Ketut Suastika harus menerima sanksi pencopotan sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bangli gara-gara makan siang.

Hal tersebut disampaikan Suastika kepada Ketua DPC PDIP Bangli, Sang Nyoman Sedana Artha.

• Canda Kocak Cak Lontong, Akbar & Marwoto Dipenutupan Rakernas PDIP, Ungkit Banjir, Lem & Normalisasi

• Pilkada Serentak 2020, Jawa-Bali Jadi Ujung Tombak PDIP

“Menurut penuturan Pak Suastika, waktu acara makan siang ada pembagian makan siang diklat. Namun makan siang untuk diklat Pak Suastika kurang, sehingga sebagian menunggu di ruangan, dan sebagian lagi berinisiatif mengambil di tempatnya yang terletak di badan serba guna. Jaraknya cukup jauh. Karena hal tersebutlah Pak Suastika terlambat 15 menit,” ungkap Sedana Artha, kemarin.

Menurutnya, Suastika hanya sedang apes.

Sebab di grup fraksi via apliasi WhatsApp (WA), politisi asal Peninjoan, Tembuku, ini paling “cerewet” mengingatkan rekan-rekannya untuk selalu hadir setiap acara di Rakernas.

Ruang Klarifikasi

Sementara itu, I Gede Purnawan menyatakan tetap menghormati segala keputusan dari DPP dan DPD.

Tapi, ia menginginkan agar pihaknya yang terkena OTT tidak disiplin ini mendapat ruang untuk klarifikasi.

"Kami tidak ingin membatalkan sanksi ini karena sanksi ini sudah diputuskan pimpinan DPP dan DPP. Kami tetap menghormati, tapi ruang untuk klarifikasi apa yang terjadi kepada kami ini sangat penting, kami harus sampaikan. Apalagi di medsos juga sudah muncul tidak disiplin dan sebagainya," tegasnya, kemarin.

Purnawan mengaku akan sesegera mungkin bertemu dengan pimpinan partai untuk menyampaikan klarifikasi tersebut.

"Saya akan menyampaikan klarifikasi ke pimpinan DPD PDIP Bali dengan harapan ada informasi yang lebih baik," tandasnya.

Terkait ruang klarifikasi ini, Ketua DPC PDIP Tabanan Komang Gede Sanjaya mempersilakan karena para kader memiliki hak jawab.

"Itu silakan, tidak apa. Tapi untuk itu bukan kapasitas kami di DPC, kami hanya diminta mengganti orang saja. Kalau urusan itu, di pusat baik DPD atau DPP," kata Wakil Bupati Tabanan ini.

(ang/mpa/mer)