BKPSDM Denpasar Tunggu Aturan Penggajian, 25 PPPK Nasibnya Belum Jelas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Komisi II DPR RI sepakat menghapus tenaga honorer, tenaga kontrak

BKPSDM Denpasar Tunggu Aturan Penggajian, 25 PPPK Nasibnya Belum Jelas
Ilustrasi gaji 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Komisi II DPR RI sepakat menghapus tenaga honorer, tenaga kontrak ataupun tenaga tidak tetap maupun tenaga sejenisnya di lingkungan pemerintahan.

Selanjutnya, dalam pemerintahan hanya ada dua pegawai yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dituntut Dua Tahun Penjara Karena Paspor Palsu, Abdoul Mohon Dihukum Ringan

Warga Bangun Rumah di Lahan Negara dan Langgar Ini, Satpol PP Beri Waktu 2 Minggu Bongkar Bangunan

Perlu Regulasi Lestarikan Raja Dalam Tatanan Budaya, Cegah Munculnya Raja-raja Halusinasi

Dikonfirmasi Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana Kamis (23/1/2020) sore, memang berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS bahwa pegawai di lingkungan pemerintahan hanya ada dua yakni PNS dan PPPK.

"Kalau dilihat dari dua aturan itu, memang harusnya hanya ada itu saja, permasalahannya kan dari Pemkot Denpasar kan masih kekurangan tenaga. Jumlah PNS belum terpenuhi, sementara untuk PPPK belum ada kepastian sampai sekarang," katanya.

Sehingga saat ini pihaknya hanya menunggu petunjuk pelaksanaan dari pusat.

Soal Keturunan Raja Majapahit, Turah Bima Enggan Tanggapi Klaim Aryawedakarna

Jumlah Wisatawan Australia Geser China di 2019, Bandara Ngurah Rai Layani 6.298.852 Wisman

Harga Cabai di Bali Bisa Tembus Sampai Rp 150 Ribu per Kilogram

Apalagi menurutnya, untuk sistem penggajian PPPK sampai saat ini masih belum ada kepastian.

Walaupun peraturan tentang PPPK sudah ada, namun untuk sistem penggajiannya belum ada, termasuk pengaturan tentang NIP-nya.

Sudiana mengatakan untuk di Kota Denpasar dari 43 tenaga honorer yang melamar PPPK sudah lulus sebanyak 25 orang.

Sampah Menggunung di TPS Mengwitani, Kepala DLHK Badung Akui Belum Efektif

Apresiasi ASDP, Kembang Hartawan Pilih Pembangunan Dermaga Eksekutif Daripada Jembatan Selat Bali

Sampah Menggunung di TPS Mengwitani, Kepala DLHK Badung Akui Belum Efektif

Halaman
12
Penulis: Putu Supartika
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved