Wagub Cok Ace Sikapi Penundaan Penerbangan, Terkendala Pemulangan Wisatawan China yang Masih di Bali
Penundaan penerbangan ini berlaku mulai 5 Februari 2020 pukul 00.00 Wita hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
lihat foto
Persoalan penundaan penerbangan pesawat ini nantinya diprediksi akan menimpa wisatawan Tiongkok yang datang mulai tanggal 2 hingga 3 Februari 2020.
Jika rata-rata wisatawan Tiongkok yang datang per hari itu ada 1.200 orang dan dikali selama 3 hari maka akan ada 3.000 hingga 4.000 wisatawan yang akan tercecer di Bali.
"Inilah yang harus kita pikirkan untuk bagaimana memberangkatkan mereka," jelasnya.
Selain persoalan wisatawan, Cok Ace juga mengaku masih memikirkan bagaimana dengan adanya tenaga kerja asal Tiongkok yang sudah beberapa minggu atau berbulan-bulan ada di Bali.
"Ini yang sedang kita bicarakan dan saya belum dapat jawabannya," kata tokoh Puri Ubud itu.
Mengenai kebutuhan penerbangan tambahan, Cok Ace mengaku juga mendapatkan tawaran dari Konsul Jenderal Tiongkok di Denpasar Gou Haodong jika diperlukan pesawat tambahan.
Menurut Cok Ace, pihak Tiongkok akan menjemput secara langsung warga negaranya di Bali jika memang dibutuhkan.
Nantinya, jika memang dilakukan penjemputan oleh pihak China maka harus sesuai dengan standar keselamatan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali itu juga mengaku sedang mempelajari penanganan masalah akibat virus Corona ini.
Ia mengaku mempelajari apa yang dilakukan oleh negara lain seperti Singapura dan Thailand.
"Jadi kita juga tidak mau kelihatannya mengusir mereka (wisatawan Tiongkok). Ini juga tidak bagus kalau terjadi," jelasnya.
"Kita hanya mengumumkan bahwa anjuran Presiden bahwa penerbangan tanggal 5 sudah habis," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui rilis persnya mengatakan bahwa penundaan penerbangan ini dilakukan sehubungan dengan perkembangan wabah virus Corona yang akhir-akhir ini menyusul peningkatan skala epidemik virus Korona dan status darurat global yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).
Selain itu juga dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas.
“Penundaan sementara ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari risiko tertular mengingat salah satu yang menjadi potensi masuknya penyebaran virus adalah akses transportasi udara yang erat kaitannya dengan keluar masuknya penumpang internasional," tegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta (2/2/2020).
