20 Persen Desa di Bali Masuk Zona Bahaya, BPBD Bali Terus Berupaya Membangun Kesadaran Bencana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Bali nampaknya menjadi salah satu pulau di Indonesia yang masuk dalam zona bahaya terhadap bencana.

Hal itu dibuktikan dari adanya desa-desa yang masuk dalam kategori zona bahaya di Pulau Dewata.

Dari 716 desa atau keluarahan di Bali, 153 atau 20 persen diantaranya masuk dalam bahaya.

Bahkan 44 dari 153 desa atau kelurahan tersebut masuk dalam kategori bahaya tinggi.

• Turis China di Bali Diperkirakan 5.000 Orang, Konjen China Sebut 200 Diantaranya Berasal dari Wuhan

• Fakta Terbaru, King of The King Dony Pedro Ternyata Anggota TNI Aktif

• Sekda Gianyar Desak Hasil Lab Babi, Jumah Babi Mati di Gianyar Bertambah

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Made Rentin mengatakan, berangkat dari fenomena itu pihaknya mengaku terus berupaya membangun kesadaran tentang bencana.

Menurutnya, pelibatan masyarakat sejak perencanaan sangat penting, baik pada fase pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

“Kesiapsiagaan bencana di negara ini hanya bisa dijawab dengan ketangguhan masyarakat. Di ketangguhan itu terjadi bila ada kesadaran kolektif. Salah satu upaya membangun kesadaran kolektif ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun-Bali.com, Selasa (4/2/2020).

Dijelaskan olehnya, meskipun jenis bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami relatif jarang terjadi, namun bila terjadi akan berdampak masif, baik ittu korban manusia maupun materiil.

Ia berkata, hal yang perlu digaris bawahi, bahwa memang gempa bumi dan tsunami jarang terjadi, tetapi hingga kini belum ada yang bisa mengetahui pasti kapan akan terjadi.

Oleh karena itu, kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat menjadi penentu seberapa besar risiko dapat dikurangi.

Dirinya menyatakan, pada era digital ini, sangat mudah masyarakat mengakses pengetahuan kebencanaan.

Bahkan menurutnya, media massa hampir setiap hari pemberitaan masalah bencana.

Artinya pengetahuan kebencanaan sebenarnya sudah cukup baik.

Namun yang sering menjadi kendala adalah pengetahuan kebencanaan itu belum menjadi kesadaran kolektif, baik dilevel komunitas atau masyarakat, dunia usaha bahkan di level aparatur pemerintah sekalipun termasuk di pemerintahan desa.

"Adanya aksi-aksi nyata untuk kesiapsiagaan, biasanya terjadi apabila tumbuhnya kesadaran. Bila hanya sekedar tahu, cenderung tidak berhasil mendorong aksi nyata,” katanya.

Misalnya, Rentin mencontohkan, semua orang berpengetahuan bahwa membuang sampah bisa menyebabkan banjir, akan tetapi tetap saja banyak sampah disungai.

Hal ini terjadi karena tidak nyambungnya antara pengetahuan dan kesadaran.

Sikap yang hampir sama juga terjadi dalam hal kebencanaan.

Bahkan pada level tertentu, kesadaran baru muncul bila sudah mengalami bencana.

Bila kesadaran baru muncul setelah terjadi bencana berarti dapat dikatakan hal itu sudah terlambat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja menjelaskan, bahwa untuk tahun ini sasaran sosialisasi adalah desa atau kelurahan rawan tsunami dengan peserta dari unsur perangkat desa, Limnas, Babinsa, Babinkamtibnas, pecalang, seka teruna, PKK dan tokoh desa lainnya.

Materi sosialisasi fokus pada membangun kesadaran masyarakat akan ancaman bencana.

Selain itu juga diberikan pengetahuan apa yang harus dilakukan pada level individu, keluarga dan desa dalam rangka mengurangi risiko bencana tersebut.

“Untuk itu telah ditentukan narasumber yang kompeten yaitu dari BPBD, BMKG dan fasilitator dari Forum PRB Provinsi Bali,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa desa pertama yang disasar dalam sosialisasi kebencanaan ini adalah Desa Lebih di Kabupaten Gianyar.

Kemudian nantinya berlanjut ke desa atau kelurahan lain di seluruh Provinsi Bali.

"Target akhir, seluruh desa atau kelurahan di zona bahaya tsunami harus diberikan sosialisasi," ucapnya.(*)