Sponsored Content

Bali Berada di Posisi 26, Sosialisasi Pendidikan Pranikah Dihadiri Langsung Menteri PPPA RI

Sosialisasi pendidikan pranikah bagi pelajar SMA/SMK se-Kota Denpasar dihadiri langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Bali Berada di Posisi 26, Sosialisasi Pendidikan Pranikah Dihadiri Langsung Menteri PPPA RI
Tribun Bali/Ni Kadek Rika Riyanti
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga, bersama Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Ketua WHDI Denpasar Antari Jaya Negara beserta undangan lainnya berpose lima jari serukan STOP KEKERASAN pada Sosialisasi Pendidikan Pranikah Jumat (7/2/2020) di Gedung Dharma Negara Alaya, Jalan Mulawarman No. 1, Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Ni Kadek Rika Riyanti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sosialisasi pendidikan pranikah bagi pelajar SMA/SMK se-Kota Denpasar dihadiri langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga.

Sosialisasi oleh Organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Denpasar ini diselenggarakan pada Jumat (7/2/2020) di Gedung Dharma Negara Alaya, Jalan Mulawarman No. 1, Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.

“Provinsi Bali berada pada posisi ke-26 sebagai provinsi dengan angka perkawinan tertinggi,” ucap Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga.

Driver Ojol Pembunuh Bos Toko Bangunan Mengaku Puas Lihat Korban Tewas, Sakit Hati Saya

Simakrama Gojek ke Kantor Tribun Bali, Bawa Tema Kilas Balik Gojek

Kementan Sebut Uji Lab Kematian Babi di Bali Masih dalam Proses di Balai Veteriner Medan

Kegiatan ini akan memberikan fokus yang besar terhadap anak-anak khususnya anak-anak di Kota Denpasar.

Sosialisasi pendidikan pranikah sejak dini sangat penting untuk memberikan pemahaman dan kualitas generasi muda dalam menentukan masa depannya.

Kegiatan ini, terang Bintang Puspayoga, terlaksana berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak.

Hal ini menjadi tugas bersama untuk menjalani pemenuhan hak anak-anak.

Yunarto Wijaya Kritik Jokowi Soal Eks ISIS: Setahu Saya Bapak Bukan Lagi Tukang Meubel

Faktor Keturunannya Kecil, Kanker Bisa Dipicu Gaya Hidup 

Mengaku Pernah Diajak Hotman ke Bali, Bella Nova: Aku Engga Risih

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak anak seperti yang tertuang pada Konversi Hak Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Lebih jelas pada pemaparan yang disampaikan, pemenuhan hak-hak anak hari ini akan menentukan kualitas bangsa di masa depan.

Halaman
123
Penulis: Ni Kadek Rika Riyanti
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved