Status Geopark Dunia Gunung Batur Bakal Kembali Direvalidasi, Persiapan Baru 70 Persen

Status Geopark Dunia Gunung Batur Bakal Kembali Direvalidasi, Persiapan Baru 70 Persen

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Status geopark dunia yang disandang kaldera Gunung Batur akan kembali direvalidasi UNESCO, Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sesuai jadwal, revalidasi tahap II akan dilaksanakan bulan Juni 2020.

Sekretaris Badan Pengelola Pariwisata Batur UNESCO Global Geopark (BPP-BUGG), Dewa Setya Darma mengaku pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dan pembenahan di kawasan Geopark Gunung Batur.

Persiapaan itu untuk menerima tim penilai dari UNESCO.

“Sesuai jadwal revalidasi akan dilakukan pada bulan Juni-Juli,” ucapnya, belum lama ini.

Menurut dia, ada 11 rekomendasi dari UNESCO yang perlu ditindaklanjuti BPP-BUGG.

• Pengawasan Dianggap Lemah, Satu Panti Asuhan di Tabanan Belum Kantongi Izin

• Oknum Kepsek SD di Kuta Utara Setubuhi Korban Dua Kali Seminggu, Akui Ada Korban yang Lain

Dari seluruh rekomendasi itu, BPP-BUGG baru mampu menindaklanjuti 70 persen.

Sedangkan sisanya, kata Dewa Setya, masih dalam proses pembenahan.

Dia tidak memungkiri ada kendala dalam menindaklanjuti rekomendasi itu.

“Saat ini kami masih berproses melakukan perbaikan rute geosite Danau Batur. Seperti perahu, yang ke depannya diharapkan menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menyebabkan pencemaran maupun polusi di sekitar danau. Begitupun kondisi dermaga yang telah tenggelam, padahal merupakan infrastruktur utama untuk  penyeberangan ke Terunyan,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Dewa Setya, sarana prasana menjadi kendala tersendiri.

• Kementerian Cek Lapangan Kapten Mudita Bangli, Layak Jadi Tempat Latihan Tim Peserta Piala Dunia U20

• Tangis Nagita Slavina Mengabarkan ke Suaminya Soal Janinnya Keguguran, Raffi Ahmad Merasa Bersalah

Seperti jalan dan trotoar masih banyak yang rusak seperti di kawasan objek wisata Panorama Penelokan.

Dia mengaku sempat melakukan perbaikan, mengingat jalur tersebut berada di kawasan pariwisata.

Namun perbedaan kewenangan justru menimbulkan masalah.

“Niatnya untuk kebaikan, namun terkait dengan regulasi apapun dalihnya tetap tidak bisa. Inilah yang menjadi dilema,” ujar dia.