Sampai Maret Kegiatan Besar Belum Berjalan, Dewan Bangli Nilai Kinerja Seluruh Perangkat OPD Lambat

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI  – Anggota DPRD Bangli menilai kinerja seluruh perangkat di eksekutif lambat.

Hal ini tidak terlepas dari sejumlah kegiatan besar yang belum berjalan.

Terlebih saat ini telah memasuki pertengahan bulan Maret.

Salah satu anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa menilai molornya pelaksanaan kegiatan merupakan cerita lama di Bangli.

Pihaknya pun menyindir jika pelaksanaan kegiatan tidak molor, seolah ada yang kurang.

• Italia Lockdown, WNI Ceritakan Kuliah Dilakukan Secara Online

• Tak Hanya Sewa, Pungutan Listrik dan Kebersihan Pasar di Denpasar Juga Akan Gunakan Sistem Online

• Polda Bali Telusuri CCTV di Tempat Penganiayaan, Kalau Bukti Didapat AWK Dipanggil Minggu Depan

Sudiasa menegaskan jika pihaknya sudah kerap kali menyarankan OPD agar segera melaksanakan kegiatan.

Terlebih APBD Bangli sudah ketok palu pada bulan November.

Sehingga ada waktu selama sebulan untuk menyiapkan perangkatnya. Baik itu aturan bupati, SK, dan sebagainya.

“Jika seperti ini awal Januari bisa eksekusi langsung. Tapi sampai sekarang kita tahu, sampai Maret ini kegiatan kita kosong mlompong."

• Pemprov Bali Akan Lakukan Penyemprotan Cegah Penyebaran Covid-19 di Bali

• Pasien Corona Kasus 27 Ternyata Subklaster, Begini Pemerintah Melakukan Tracking

• Lagi, Kasus Ogoh-Ogoh Rusak di Denpasar, Kini di Padangsambian

"Kita juga heran, apakah omongan kita tidak pernah nyambung di mereka? Ataukah yang kita teriakkan dari dulu hanya dianggap angin lalu,” ujar Sudiasa Kamis (12/3/2020).

Sudiasa mengaku sangat kecewa sebab molornya pelaksanaan kegiatan cenderung rutin terjadi tiap tahun.

Kondisi ini terjadi pada seluruh OPD. Pihaknya pun juga menilai pemerintah tidak pernah respons terhadap berbagai persoalan.

“Kita setiap tahun kena sanksi dari pemerintah pusat, kaitannya dengan anggaran yang tidak terserap dan lain sebagainya. Ini memalukan, karena tidak ada reaksi untuk dilakukan perbaikan,” ucapnya.

Tak hanya OPD, politisi asal Desa Undisan itu juga menganggap semua jaringan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan lambat.

• Tingkatkan Profesionalitas, Humas dan Protokol Denpasar Gelar Pelatihan Interpersonal Skills

• Tidak Ada Calon Perbekel Mendaftar di Desa Jumpai Klungkung, Masa Penjaringan Pilkel Diperpanjang

Sebab dalam pelaksanaan kegiatan juga diperlukan pembuatan SK yang ditangani oleh bagian hukum.