Terkendala Biaya Operasional, Mulai Bulan Mei Sampah di Karangasem Terancam Tak Terangkut

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Sampah sekitar Karangasem terancam tak terangkut lantaran biaya operasional serta honorer pengangkut sampah di Bidang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungaan Hidup (DLH) Karangasem sangat minim.

Anggaraan yang ada cukup sampai Bulan April 2020.

Kepala DLH Karangasem, I Gede Ngurah Yudiantara mengatakan, anggaran operasional serta  honorer pengangkut sampah dikurangi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Karangasem dan diberikan Bantuan Keuangan  Khusus (BKK) dri Pajak Hotel Restauran  (PHR) oleh Kabupaten Badung.

Tapi, hingga kini BKK yang direncanakan tersebut tak kunjung cair.

• Sopir Taksi Nyambi Jual Sabu-Sabu, Suharzadi Dituntut Tujuh Tahun Penjara

• Jadi Pusat Penanganan Covid-19, RS Unair Terima Bantuan Baju Pelindung dan Masker

• 2 Siswi Terlibat Lakalantas, Disdik Buleleng Akan Keluarkan SE Larang Siswa Bawa Motor ke Sekolah

 Apalagi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) akan diputihkan selama enam bulan karena kasus  corona sehingga BKK Badung hingga kini tidak ada kepastian.

Dalam waktu yang dekat DLH akan mempertanyakan ke Badung.

"DLH kekurangan anggaran sekitar 7 milliar lebih. Meliputi anggaran operasional, honorer  tenaga kebersihan (kontrak), dan perawatan kendaraan. Anggaran  sekarang cukup untuk Bulan April 2020. Setelah itu sudah tak bisa,"tambah Gede Ngurah Yudiantara,  Rabu (12/3/2020) siang kemarin.

Mantan Kadis Koperasi dan UKM Karangasem ini menambahkan, seharusnya anggaran di DLH diplot di APBD, bukan diambilkan dari BKK PHR Badung. Mengingat tugas DLH merupakn kebutuhan dasar pemerintah daerah. Seperti operasional pengangkutan sampah, dan pegawai pengangkutnya.

"Usulan anggaran untuk DLH sekitar 11 - 12 milliar. Tapi tim anggaran hanya memberikan beberapa milliar, sehingga pekerjaan di DLH tidaak bisa terakomodir sampai setahun. Sekarang DLH kekurangan anggaran sekitr 7 milliar lebih,"ungkap Dodek sapaan akrb  I Gede Nguraah Yudiantara.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kabag Humas Karangasem berharap BKK Badung bisa dicairkan, sehingga layanan kebersihan di Karangasem bisa dilakukan hingga akhir 2020.

"Besok saya dan Sekretaris DLH akan ke Badung mempertanyakan BKK ini. Kalau ini tidak cair pasti terhambat,"akuinya.

Asisten  Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wayan Purna menambahkan, anggaran belanja  tenaga kontrak & operasional pengangkutan sampah bertahan hingga April.

Pihaknya belum bisa memastikan BKK Badung bisa cair, mengingat keuangan Badung juga seret.

Untuk bisa memenuhi kekurangan tersebut harus ada efisiensi anggaran.

Anggaran perjalanan dinas dalam  negeri, baik eksekutif maupun legislatif, harus dipangkas.

Pihaknya juga memohon agar pembahasan APBD Perubahan bisa dipercepat. Harapannya kekurangan bisa dipenuhi. (*)