Sponsored Content

Tandatangani Nota Kerjasama, Kejaksaan Negeri Denpasar Siap Kawal Program JKN-KIS

BPJS Kesehatan harus bersinergi dengan seluruh stakeholder guna mendukung keberlangsungan program JKN-KIS.

Istimewa
Tandatangani Nota Kerjasama, Kejaksaan Negeri Denpasar Siap Kawal Program JKN-KIS 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi ratusan juta rakyat Indonesia memiliki tantangan tersendiri.

Oleh karena itu BPJS Kesehatan harus bersinergi dengan seluruh stakeholder guna mendukung keberlangsungan program JKN-KIS.

Dalam upayanya untuk mencakup seluruh pengusaha agar mendaftarkan perusahaan berserta pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) memerlukan dukungan dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Oleh karena itu BPJS Kesehatan Cabang Denpasar tidak ingin ketinggalan untuk turut menggandeng Kejaksaan Negeri  Denpasar dalam mengoptimalkan kepesertaan para pekerja di wilayah Kota Denpasar, hal ini diawali dengan penandatanganan kesepakatan bersama.

Kegiatan ini digelar pada Rabu (6/5/2020) melalui video conference.

Selain Alan-Susy, Ini 5 Pasangan Pebulu Tangkis Dunia yang Berakhir pada Jenjang Pernikahan

Seorang Gadis Ditebas Lehernya, Diduga Jadi Korban Ilmu Hitam Ayah Kandung

5 Cara Sederhana yang Mengubah Penampilan Menjadi Lebih Menarik

Gayung bersambut, Program JKN-KIS ini mendapat dukungan penuh dari Kejaksaan Negeri Denpasar, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Luhur Istighfar diawal sambutannya.

“Kami dari Kejaksaan Negeri Denpasar selaku Jaksa Pengacara Negara selalu siap untuk melakukan pendampingan dalam penegakan kepatuhan bagi badan usaha yang tidak patuh,” ungkap Luhur.

Pada kegiatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Denpasar Muhammad Ali juga turut menyampaikan terkait perkembangan kepesertaan JKN-KIS di wilayah Kota Denpasar.

“Sampai dengan Bulan Maret 2020 Kepesertaan JKN-KIS di Kota Denpasar sudah mencapai 607.623 jiwa atau 93,64% dari total penduduk di Kota Denpasar dengan segmen terbanyak adalah segmen PPU, oleh karena itu kepesertaan dari segmen PPU turut menjadi fokus kita di tahun ini,” ujar Ali.

Ali menambahkan jika masih terdapat sebanyak 41.300 jiwa atau 6% penduduk Kota Denpasar yang belum dijamin dalam Program JKN-KIS.

Sejalan dengan hal tersebut, Luhur juga menekankan kembali jika Kejaksaan Negeri Denpasar selalu siap untuk mengawal keberlangsungan program JKN-KIS demi mewujudkan JKN-KIS yang berkualitas di Kota Denpasar.

“Apabila dalam pelaksanaannya, mulai dari menyosialisasikan hingga badan udaha tersebut menjadi peserta JKN-KIS memiliki kendala badan usaha tersebut tidak patuh, BPJS Kesehatan dapat langsung melakukan koordinasi dengan kami,” ujar Luhur.

Diakhir sambutannya Luhur mengingatkan, saat melaksanakan koordinasi antara BPJS Kesehatan Cabang Denpasar dengan Kejaksaan Negeri Denpasar harus tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan dari pemerintah.

Operasi Penyekatan Dipimpin Kabag Ops Polres Badung, Ini yang Harus di Bawa Jika Pulang Kampung

Keuangan Menipis Saat Berada di Rumah Aja ? Cermat dalam Bertransaksi

Sopir dari Luar Bali Yang Masuk Denpasar Lewat Pos Uma Anyar Ubung di Rapid Test

 Koordinasi dapat pula dilakukan melalui video conference untuk mengurangi kontak langsung dan memutus rantai penularan covid-19. (*)

Editor: Wema Satya Dinata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved