Banyuwangi Buka Pelaporan Online, Bisa Cek Penerima hingga Lapor Minta Bansos

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi membuka pelaporan online bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

Sistem pelaporan ini digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Selain itu, warga bisa mengecek para penerima bansos dari pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini pemerintah pusat, provinsi dan pemkab telah menyalurkan berbagai skema bansos dengan menjangkau 269.000 KK (kepala keluarga) di kabupaten tersebut.

• Pemprov Bali Terima Bantuan Logistik Penanganan Covid-19 dari PT Adira Dinamika Multi Finance

• Kajian Ramadhan Pentingnya dan Anjuran Sedekah di Pandemi Covid-19 dan Rahasia Sedekah 1 Biji Kurma

• 17 Lumbung Pangan Masyarakat di Buleleng Bakal Diberi Dana Stimulan, Segini Besarannya

Angka tersebut melampaui warga miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 193.000 KK.

“Namun kami menyadari situasi sangat dinamis. Ada kemungkinan warga terdampak belum menerima bantuan. Untuk itu, kami menyediakan pelaporan online, di samping warga bisa juga lapor ke desa atau kelurahan atau kecamatan,” ujarnya.

“Jadi tidak perlu marah, apalagi menyalahkan kepala desa, lurah, RT/RW jika menemukan warga yang perlu dibantu. Cukup laporkan di sini, ayo kita saling peduli,” pinta Anas.

Kepala Dinas Kominfo Banyuwangi, Budi Santoso, mengatakan, terdapat dua fitur di sistem pelaporan yang tautannya telah dibagikan ke berbagai akun media sosial Pemkab Banyuwangi tersebut.

Pertama, pelaporan warga terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan.

Warga bisa melaporkan dirinya sendiri atau melaporkan orang lain yang dinilai layak dibantu.

Untuk warga yang melaporkan orang lain, ada kolom nama pelapor dan nomor telepon pelapor untuk verifikasi.

”Basisnya adalah nomor induk kependudukan (NIK) yang kami silangkan dengan Smart Kampung yang telah mempunyai basis data lengkap semua penerima bantuan. Jadi misal si A melaporkan tetangganya, si B, nah padahal si B ternyata sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, maka otomatis tertolak,” ujarnya.

Fitur kedua adalah pengecekan penerima bansos.

Warga cukup memasukkan NIK untuk mengetahui apakah sudah termasuk daftar penerima bantuan atau belum.

”Karena berbagai skema bantuan ini kan cairnya tidak bareng. Ada case, warga A melihat warga B sudah menerima bantuan, kemudian melaporkan, padahal warga A ini juga sudah masuk daftar penerima bantuan untuk skema lain. Ini terjadi karena cairnya bantuan memang tidak bareng,” papar Budi.