Corona di Bali
Diundang Dewan, Sejumlah Camat di Badung Keluhkan Anggaran Satgas Covid-19 di Tingkat Kecamatan
Pada rapat koordinasi yang dilaksanakan itu, para camat menyampaikan aspirasi mereka dalam penanganan covid-19 di tingkat kecamatan.
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Wema Satya Dinata
lihat foto
Saat pemeriksaan seluruh satgas yang berjaga diwajibkan untuk memberikan data kepada Desa maupun lurah setempat untuk dilakukan pemeriksaan.
“Jadi jam 12 Kepala desa, sudah menerima data berapa warga luar yang masuk ke Mengwi. Sehingga kita bisa mengecek warga yang datang itu siapa. Bahkan kita sarankan untuk karantina mandiri kalau mereka warga mengwi yang datang dari luar kota,” katanya.
Penjagaan ketat itu pun dilakukan sebelum Badung melakukan adanya karantina.
“Beruntung sekarang sudah ada karantina dari pemerintah sehingga kita sekarang sudah dikarantina langsung,” akunya.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Badung I Putu Parwata mengakui para camat yang mengetahui wilayahnya harus diajak berkoordinasi mengenai masalah penanggulangan covid-19.
“Satgas yang dibentuk di setiap kecamatan merupakan jendral wilayah. Sehingga koordinasi camat dengan desa harus bagus. Karena camat pasti tahu betul apa yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Pihaknya juga menjelaskan saat ini pemerintah Kabupaten Badung, telah melakukan recofusing anggaran sesuai instruksi presiden.
Pemkab Badung sudah membentuk pola tepat sasaran sesuai instruksi pemerintah pusat.
“Badung recofusing sebesar Rp 274 miliar. Yang menjadi prioritas yakni kesehatan, ekonomi dan sosial yang melibatkan 8 OPD,” ungkapnya sembari mengatakan nantinya dana ini dikucurkan kepada masyarakat.
Anggaran Rp 274 miliar tersebut lanjut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini, sudah direalisasikan sebesar Rp 98 miliar.
Pihaknya pun ingin meminta penjelasan dari camat jumlah bantuan tunai maupun non tunai yang sudah dialokasikan ke masyarakat.
“Kalau sesuai laporan inspektorat yang sudah dicairkan yakni kesehatan Rp 8,2 miliar, BPBD Rp 20 juta, Diskominfo Rp 460 juta lebih, Satpol PP Rp 148 juta sedangkan Dinsos, DiskopUKM, dan Disperinaker belum ada laporan,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, semua camat pun diminta melakukan aksi apa yang dibutuhkan masyarakat. Misal di puskesmas apakah semua sudah memiliki APD, jangan sampai yang perang tidak membawa senjata.
“Itu tolong dicek. Apa yang diperlukan satgas di kecamatan, langsung kordinasikan ke masing-masing OPD,” tegas Parwata.
Maka dari itu, kata Politisi asak Dalung, Kuta Utara koordinasi harus terus dilaksanakan. Agar seluruh program pemerintah benar-benar berjalan dengan baik di masyarakat.
“Ini kan harus ada parameternya. Kebijakan ini apakah sudah sesuai dengan instruksi pemerintah. Makanya kita harus lakukan koordinasi,” katanyan sembari meminta camat untuk lebih aktif di masyarakat dalam penanganan dampak dan pasca Covid-19 ini. (*)
