Klungkung Susun Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan di Nusa Penida

Bupati Klungkung mengatakan, tidak mudah bagi Nusa Penida untuk dapat menyandang status KPPN

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA- Nusa Penida menyandang status daerah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Menindaklanjuti status ini, Bupati Suwirta bersama jajarannya menggelar rapat, Senin (1/6) di ruang rapat Prama Mandala, guna menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), khususnya Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Pariwisata Gema Santi Nusa Penida.

Bupati Klungkung mengatakan, tidak mudah bagi Nusa Penida untuk dapat menyandang status KPPN. Bermula dari pengusulan, serta beberapa kali menghadap ke pemerintah pusat, hingga akhirnya Nusa Penida ditetapkan sebagai KPPN.

"Ada ribuan kabupaten bersaing ketat bisa ditetapkan sebagai KPPN. Sementara di Bali hanya ada tiga kabupaten yang ditetapkan sebgmagai KPPN, salah satunya Kabupaten Klungkung. ,” tandas Suwirta, Senin (1/6).

Dengan menyandang status KPPN, diharapkan pembangunan di Nusa Penida menjadi skala prioritas dari Pemerintah Pusat. Sehingga semakin membuka peluang mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Nusa Penida.

" Kabupaten Klungkung mendapatkan anggaran sebesar Rp 1 miliar dari Pemerintah Kanada yang bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi karena status KPPN inj.. Serta proyek pelabuhan segi tiga juga berkat status KPPN,” terang Suwirta

Menindak lanjuti hal tersebut, Bupati Suwirta bersama jajarannya menggelar rapat, Senin (1/6) di ruang rapat Prama Mandala, guna menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), khususnya Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Pariwisata Gema Santi Nusa Penida.

Menurutnya diperlukan percepatan pembangunan lintas sektor, koordinasi dan sinergi antar lini dalam pembangunan kawasan perdesaan dengan prioritas pariwisata Nusa Penida. Mengingat masih banyak permasalahan menonjol yang harus dituntaskan di Nusa Penida yakni persoalan air bersih, minim fasilitas pariwisata, infrastruktur pendukung pariwisata, jalan, listrik, inovasi produk unggulan dan lainnya

"Semua OPD harus proaktif dan berani bermimpi untuk mewujudkan ini. Semakin kita proaktif maka kita lebih cepat mewujudkan Nusa Penida sebagai titik ungkit pembangunan Kabupaten Klungkung," tehas Suwirta.

RPKP ini bertujuan merumuskan kebijakan pengembangan kawasan perdesaan strategis yang terpadu antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun) guna meningkatkan fungsi kawasan perdesaan yang mandiri, maju, berdaya saing dan berkelanjutan. (Mit)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved