WARNING! Pemeriksaan Pendahuluan BPK, Ditemukan Potensi Kebocoran Pajak di Klungkung

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali menuntaskan pemeriksaan pendahuluan terkait pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kabupaten Klungkung.

Rangkaian evaluasi tersebut terungkap saat kegiatan exit meeting yang dipimpin langsung Bupati Klungkung I Made Satria di ruang rapat kantor bupati, Rabu (17/9/2025).

Selama 35 hari, tim BPK yang dipimpin Gusti Ngurah Satria Prawira menelaah berbagai aspek mulai dari perencanaan dan penganggaran, hingga penagihan serta penyetoran pajak dan retribusi.

Baca juga: TRAGIS! Nenek 71 Tahun Tewas di Denpasar, Dikira Kecelakaan, Ternyata Ulah Pemuda 26 Tahun

Pemeriksaan awal ini disebut sebagai pijakan menuju pemeriksaan terinci yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober mendatang.

Dari hasil telaah, BPK menemukan sejumlah catatan penting.

Antara lain, adanya potensi pajak air tanah yang belum ditetapkan, perbedaan data luas bumi dan bangunan antara PBB-P2, BPHTB, dan PBG, hingga bangunan yang belum masuk objek PBB-P2.

Baca juga: Pemasok Narkoba di Bali Diburu, Kurirnya  Dibekuk Dengan 44 Gram Sabu dan 867 Butir Ekstasi

Selain itu, ditemukan penetapan ganda Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk transaksi jual beli dengan NIK yang sama.

BPK juga menyoroti masih belum maksimalnya pendataan dan penetapan pajak atas PBJT makanan-minuman, jasa perhotelan, parkir, kesenian, hingga reklame. Menurut BPK, kondisi ini berpotensi mengurangi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung.

Menanggapi hasil itu, Bupati Satria menegaskan pihaknya akan menjadikan temuan BPK sebagai bahan evaluasi serius. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti rekomendasi agar PAD bisa terus ditingkatkan.

“Setiap temuan harus dituntaskan secara detail. Dengan kerja bersama, kita berharap pendapatan daerah semakin meningkat di tahun-tahun mendatang,” ujar Bupati Satria yang hadir didampingi Sekda Anak Agung Gde Lesmana bersama jajaran kepala OPD. (mit)