DPRD dan Pemprov Setujui Ranperda RPIP, Gubernur Koster Siap Kembangkan Industri di Bali  

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali tahun 2020-2040. Ranperda tersebut diketok palu dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan II tahun 2020 DPRD Bali, Senin (15/6/2020).

Sebelum diundangkan, Ranperda tersebut akan dikirim secepatnya oleh Gubernur Bali Wayan Koster ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Gubernur Koster menuturkan, melalui adanya Perda tersebut nantinya akan dikembangkan industri di Provinsi Bali.

Industri tersebut kaitannya dengan pengolahan hasil pertanian sesuai dengan potensi masing-masing kabupaten dan kota.

"Misalnya di Bangli ada jeruk, kemudian di Karangasem ada salak, di Tabanan ada manggis, ada beras. Itu kita akan kembangkan industri olahannya di sana," kata Gubernur Koster saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna tersebut.

Menurutnya, manggis menjadi salah satu produk pertanian Bali yang diminati oleh pasar di luar negeri, terutama di Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

• Badung Raih Opini WTP 6 Kali Berturut-turut, 4 Kali Beruntun Selama Kepemimpinan Giri Prasta-Suiasa

• UPDATE Covid-19 di Bali: Pasien Sembuh Bertambah 28 Orang

• Ketua DPRD Buleleng dan Sejumlah Staf Jalani Tes Swab 

Di Indonesia sendiri ada beberapa provinsi yang menghasilkan buah manggis.

Namun dibandingkan dengan berbagai daerah tersebut, manggis Bali yang paling disenangi oleh masyarakat RRT.

Seandainya tidak terganggu pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), RRT membutuhkan buah manggis sebanyak 9 ribu ton per tahun.

Padahal Bali baru bisa memenuhi sebanyak 4 ribuan ton saja dan sisanya dipenuhi dari daerah lain.

Namun yang menjadi prioritas adalah manggis dari Bali sehingga perlu tingkatkan dari budidaya dan kualitasnya.

"Itu saya dorong. Manggis, jeruk, salak ini tidak hanya akan dijual mentahnya (atau) buahnya, tapi akan kita olah menjadi jus, wine dan macam-macam," tuturnya.

Dirinya menuturkan, dikembangkannya industri di masing-masing wilayah sesuai dengan potensinya bertujuan agar produk-produk pertanian Bali tidak dijual mentahnya saja.

• Bupati Suwirta Terenyuh, Melihat Warga Miskin yang Tercecer Belum Menerima Bantuan

• WN New Zealand Jalani Pelimpahan, Ditangkap Usai Membeli Sabu Rp 1,8 Juta di Kuta Bali

• Enam Kali Beruntun Pemkab Jembrana Raih Penghargaan WTP

Tetapi, berbagai produk tersebut juga diolah menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi, membuka lapangan kerja dan juga dapat meningkatkan pendapatan.

"Kita akan bangun itu," tuturnya didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace); dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

Pembangunan industri tersebut nantinya akan didahului dengan pemetaan dan riset.

Pemetaan dan riset ini dilakukan bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi secara tematik untuk membangun industri olahan hasil pertanian dan juga industri kerajinan rakyat.

Berbagai industri kerajinan rakyat itu seperti patung, sandang dan berbagai sovenir untuk wisatawan.

"Menurut saya itu sesuatu yang sangat bagus sekali," tutur Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.

• Mulai Hari Ini, Negara Eropa Kembali Buka Perbatasan, Jerman Waspada Potensi Gelombang Kedua

• 14.597 Siswa SD di Denpasar Lulus 100%, Pendaftaran PPDB Jalur Prestasi Tak Harus Miliki KK Denpasar

Menurutnya, dalam upaya pembangunan industri kerajinan rakyat tersebut harus memiliki panduan atau arahan yang cukup.

Seperti di Besakih misalnya, apa saja ikon yang bisa dipakai untuk oleh-oleh bagi wisatawan.

Begitu juga di daerah-daerah lain seperti Tanah Lot, Uluwatu dan sebagainya.

"Ada ikon-ikonnya yang bisa dijadikan sebagai industri kerajinan yang bisa dijual kepada wisatawan," kata pria yang sempat duduk di kursi DPR RI itu.

Guna menerapkan hal tersebut, Gubernur Koster juga mengaku bahwa pihaknya telah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

"Jadi menurut saya itu akan menjadi arahan ke depan supaya betul-betul industri kita berkembang dengan baik, berkompetisi satu sama lain," jelasnya.

Industri Energi Bersih

Tak hanya industri pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat, Gubernur Koster juga bakal menyiapkan industri yang berkaitan dengan upaya Bali dalam menerapkan kebijakan energi bersih.

Energi dan Sumber Daya Manusia (KemenESDM) RI, PT. Pertamina dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa menjadi sumber.

Industri panel surya misalnya yang saat ini tengah dikembangkan di Bandung oleh PT Indonesia Power, nanti untuk kebutuhan tambahannya bisa saja dibangun di Bali karena ada pemberlakuan kebijakan energi bersih.

Situasi ini akan diikuti oleh daerah lain di Indonesia sehingga pasarnya akan terbuka.

"Sudah di sampingnya Direktur PT Indonesia Power nanti kebutuhan tambahan untuk panel surya tidak dikembangkan di Bandung, tetapi akan dikembangkan pabriknya di Bali yang nanti rencananya akan kita bangun di Jembrana," kata Gubernur Koster.

Tak hanya panel surya, di Bali juga direncanakan akan dibangun pabrik kendaraan listrik.

Hal itu dikarenakan karena sampai saat ini hanya Bali yang memiliki Pergub tentang Energi Bersih.

"Ini adalah potensi pasar dan juga potensi industrinya. Jadi karena hanya Bali yang punya sejumlah peraturan, jadi sejumlah pihak, ada BUMN, ada swasta yang mau berkolaborasi membangun industri kendaraan berbasis baterai, sepeda motor (dan) mobil," tuturnya.

"Nah sekarang ini banyak dikembangkan di luar Bali, nanti akan dikembangkan di Bali dan akan bisa kita buka pasarnya di Jawa Timur, Sulawesi dan sebagainya. Karena ini akan menjadi pila hidup ke depan," kata Gubernur. (*)