Sudah Kebijakan Nasional, DPRD Dukung Pemprov Bali Hentikan Layanan Rapid Test Gratis di Pelabuhan

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang menghentikan pelayanan rapid test gratis di pelabuhan.

Rapid test gratis tersebut sebelumnya diberikan kepada awak kendaraan logistik yang menyeberang ke Pulau Dewata.

Ketua Komisi III DPRD Bali, I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa mengatakan, awak kendaraan angkutan logistik selama ini sudah mendapatkan perlakuan istimewa dengan digratiskannya biaya rapid test.

Kondisi ini berbeda dengan pelaku perjalanan orang biasa yang tetap harus membayar biaya rapid test secara mandiri.

"Biaya rapid test bagi supir logistik kan menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Masa mau cari untung saja di Bali tapi tidak mau membiayai rapid test untuk supirnya. Perlu keadilan juga bagi pelaku perjalanan orang biasa dengan awak angkutan logistik," kata Diah Werdhi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribun Bali, Jumat (19/6/2020).

• Penerima BLT Dana Desa Tahap II Hanya Bisa Diganti Lewat Musdes

• Prabawati Sukarta, Pengisi Suara Shizuka Pertama di Film Doraemon Indonesia Meninggal Dunia

• Bisa karena Radang, 7 Penyebab Sakit Tenggorokan dan Cara Mengatasi

Dirinya menuturkan, pemberlakuan surat keterangan bebas Covid-19 bagi pelaku perjalanan menuju Bali merupakan kebijakan nasional.

Jika pelaku perjalanan lewat udara maka harus ada surat keterangan surat bebas Covid-19 melalui tes swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR).

Sementara apabila pelaku perjalanan menggunakan transportasi darat lewat pelabuhan, surat keterangan bebas Covid-19 dibuktikan dengan hasil rapid test.

"Sebenarnya apa yang menjadi kebijakan Pemprov Bali merupakan kebijakan nasional. Pemberlakuan ini sudah sejak April," tuturnya.

Pihaknya di Komisi III DPRD Bali juga mengaku sudah melakukan sidak beberapa kali di pelabuhan-pelabuhan.

Dari sidak yang telah dilakukan itu, pihaknya menilai rapid test ini sangat diperlukan untuk memutus penyebaran Covid-19, terlebih kenaikan kasus Covid-19 cenderung meningkat.

• Jika Pedagang Pasar Tak Patuh Protokol Kesehatan, Satpol PP Denpasar Akan Tegas Tak Izinkan Jualan

• Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini, Hujan Ringan hingga Sedang di Beberapa Wilayah di Bali

• Peserta BPJS Kesehatan yang Kena PHK Ternyata Bisa Masuk Penerima Bantuan Iuran

Sesuai dengan hasil sidak yang dilakukan oleh pihaknya, juga diketahui bahwa di Pelabuhan Gilimanuk dalam satu hari saja memerlukan rapid test mencapai seribuan lebih.

"(Maka dari itu) tidak bisa Pemprov Bali secara terus-terusan menanggung itu, karena Pemprov Bali juga perlu penanganan Covid-19 di segala lini," tegasnya.

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Bali tidak lagi memberikan pelayanan rapid test gratis untuk awak kendaraan logistik di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padangbai.

Penghentian pelayanan rapid test gratis tersebut terhitung mulai Kamis (18/6/2020) pada pukul 08.00 Wita.

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 257/GugasCovid19/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penghentian Rapid Test Gratis di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padangbai.

• Ini Wilayah yang Dapat Mengamati Peristiwa Gerhana Matahari Cincin, Melewati 432 Kota dan Kabupaten

• Ini Penjelasan RSUD Wangaya Tentang Beredarnya Isu Wakil Wali Kota Denpasar Positif Covid-19

Seluruh awak kendaraan logistik yang akan melakukan penyeberangan nantinya wajib membawa surat keterangan rapid test yang dilakukan secara mandiri.

Surat keterangan rapid test tersebut dikeluarkan oleh laboratorium rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah atau dinas kesehatan atau pihak berwenang lainnya yang ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Hal ini dilakukan sebagai tindaklanjut hasil Rapat Evaluasi Pintu Masuk Ketapang-Gilimanuk tanggal 15 Juni 2020 dan surat Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Nomor 189/GugasCovid19/V/2020 tentang Penanganan Covid-19 tanggal 30 Mei 2020.

“PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan rapid test secara mandiri di areal Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk bagi masyarakat pengguna jasa yang membutuhkan pelayanan surat keterangan rapid test yang dipergunakan sebagai salah satu syarat menyeberang ke Bali,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali itu.

Hanya saja, kebijakan yang diambil oleh Pemprov Bali itu membuat ratusan sopir logistik yang akan menyeberang ke Bali menggelar protes di Terminal Sritanjung, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Mereka memprotes kebijakan ketentuan kelengkapan surat kesehatan berupa rapid test yang dirasa sangat mahal.

Para sopir melakukan aksi mogok dan tak mau menyeberang ke Bali dan hanya duduk sembari berteriak memprotes kebijakan Pemprov Bali yang memsyaratkan para sopir logistik harus menyertakan surat rapid test jika ingin masuk Bali.

Para sopir menutup akses pintu keluar Terminal Sritanjung sebagai bentuk protes.

Menanggapi hal tersebut, Dewa Indra menegaskan bahwa biaya rapid test untuk awak kendaraan angkutan logistik seharusnya ditanggung oleh pengusaha angkutan/pengusaha logistik sehingga tidak menjadi beban pribadi para awak angkutan itu.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali telah bersurat kepada Asosiasi Logistik Indonesia dan Manajemen Perusahaan Angkutan Darat Swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Mengenai harga rapid test yang dianggap mahal tentu bukan merupakan kewenangan GTPP Covid-19 Provinsi Bali karena pelayanan rapid test dilakukan oleh pihak swasta," terang Dewa Indra. (*)