Sponsored Content

Badung Gelar Rapat Terkait Pelaksanaan Ibadah di Tengah Pandemi Covid-19

“Tempat ibadah yang disediakan untuk menyelenggarakan ibadah, harus mendapat izin dari gusus tugas baik kecamatan maupun kabupaten,” terang kepala

Istimewa
Wabup Suiasa saat memimpin rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti SE Menteri Agama RI di Puspem Badung, Senin (22/6/2020). 

TRIBUN-BALI,COM, BADUNG - Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi.

Rapat yang dilaksanakan di Puspem Badung, Senin (22/6/2020) itu dipimpin langsung Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, yang dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Badung Agung Gede Manguningrat, Kadis Kesehatan dr. Nyoman Gunarta, Kasatpol PP IGAK Suryanegara serta Camat se-Badung. 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Badung Agung Manguningrat melaporkan, bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Kantor Kementerian Agama Badung sehubungan terbitnya SE Menteri Agama No. 15 tahun 2020 tentang peribadahan.

Di mana salah satu poin disebutkan, untuk pelaksanaan ibadah bagi umat di Indonesia dipersilakan mempergunakan tempat ibadah.

Akibat Pandemi Covid-19, Maybank Marathon Bali 2020 Dibatalkan 

Berkat Bold Riders, Monjali Cafe Bisa Bayar Gaji Selama Pandemi Covid-19

Ditangkap Saat Mengambil Tempelan Sabu, Akbar dan Rindi Dituntut 7 Tahun Penjara

Meski demikian poin yang paling penting adanya izin dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19.

“Tempat ibadah yang disediakan untuk menyelenggarakan ibadah, harus mendapat izin dari gusus tugas baik kecamatan maupun kabupaten,” terangnya.

Terkait dengan hal tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke beberapa tempat ibadah dan ada pula yang sudah mengajukan permohonan untuk melaksanakan ibadah.

“Ibadah boleh asal diizinkan, namun tetap dengan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa menjelaskan, rapat ini sebagai langkah awal untuk koordinasi dan membuat konsep sesuai SE Menteri Agama.

Sambut New Normal, 30 Lokasi Favorit di Banyuwangi Dipantau secara Intensif

Begini Cara Desa Adat Bungaya di Karangasem Perangi Covid-19 secara Sekala Niskala

Kejari Denpasar Terima Pelimpahan Kasus WN Bulgaria Terkait Pembobolan ATM atau Skimming

Koordinasi yang dimaksud yakni khususnya mengenai surat keterangan yang dimanatkan, untuk dapat dilakukan secara berjenjang dari Gugus Tugas Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

“Selain itu terdapat pula poin penting mengenai pembatasan tempah ibadah hanya diperbolehkan 20 persen dari kapasitas serta tidak melebihi 30 orang,” katanya. 

Untuk itu Wabup  Suiasa membagi tugas, yang tempat ibadahnya berupa musola dan pura khayangan tiga cukup surat keterangan atau izin dari gugus tugas Kecamatan.

Sedangkan Masjid, Gereja, Wihara dan Pura Sad Khayangan, Dang Kahyangan serta Kahyangan Jagat, izinnya dari Gugus Tugas Kabupaten.

Dua Bule Tersasar di Bukit Catu Karangasem Gara-Gara Google Maps

“Gugus tugas Kecamatan dan Kabupaten dalam mengeluarkan surat keterangan tentu dasarnya ada referensi dulu. Untuk itu gugus tugas kabupaten diwakili BPBD, Diskes, Pol PP agar turun ke lapangan mengkaji dan menganalisa tempat ibadah yang ada, mana yang kategori sehat atau tidak sehingga dapat diberikan rekomendasi untuk pengeluaran surat keterangan yang akan diputuskan didalam rapat Muspida bersama Majelis-Majelis Agama,” ujarnya. (*)

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved