Gandeng Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, DJP Bali Gencarkan Sosialisasi Insentif Pajak

Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19), yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia,

IST/doc kanwil DJP Bali
Suasana webinar 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Anak Agung Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19), yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, menyebabkan korban jiwa dan kerugian material serta ekonomi yang tak sedikit.

WHO pun menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. 

Akibatnya, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. 

Sektor perhotelan dan pariwisata merupakan satu sektor yang terdampak sangat signifikan akibat wabah ini.

Pembatasan pergerakan masyarakat baik antar wilayah maupun lintas negara, berimbas langsung pada aktivitas industri pariwisata. 

Bali merupakan tempat destinasi wisata, juga mengalami tekanan ekonomi, mengingat pariwisata merupakan sektor dominan di Pulau Dewata.

WHO Ingatkan Virus Corona di Amerika Serikat Belum Mencapai Puncaknya

Presiden Jokowi ke Banyuwangi, Tinjau Kesiapan New Normal Pariwisata

Kodam IX/Udayana Gelar Komsos Kreatif di Tengah Pandemi Covid-19 Lewat Pencak Silat

Menyikapi hal tersebut, Goro Ekanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali dalam sambutannya pada acara Webinar Pajak, Kamis 25/6/2020, menyampaikan pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

"Itu melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN, dengan fokus belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan dengan memberikan landasan hukum yang kuat/memadai," katanya dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali. 

Salah satu kebijakan fiskal yang diterbitkan pemerintah di masa pandemi ini, adalah memberikan insentif pajak baik Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-44/PMK.03/2020 tanggal 27 April 2020.

Menteri BUMN Dorong Inovasi Digital di Tengah Pandemi Global Covid-19

Pengamat Sosial Ingatkan Masyarakat Bali Jangan Terlena, Pemerintah Juga Harus Tingkatkan Pengawasan

Kunjungan Kerja ke Jawa Timur, Jokowi Beri Batas Waktu 2 Minggu Kasus Covid-19 Turun Signifikan

Halaman
12
Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved