Breaking News:

Komisi IV DPRD Bali Ngadu ke Koster, Mengaku Putus Hubungan dengan Kadispora Selama Pelaksanaan PPDB

Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja mengaku pihaknya di komisi yang membidangi pendidikan tersebut mengalami "putus hubungan" dengan

Dokumentasi Pemprov Bali
Rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Bali, Senin (13/7/2020). Rapat paripurna tersebut diisi dengan agenda jawaban Gubernur Bali atas pandangan fraksi di DPRD Bali mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana tahun 2019 dan Ranperda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali tahun 2020-2050 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengadu ke Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun 2020, Senin (13/7/2020).

Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja mengaku pihaknya di komisi yang membidangi pendidikan tersebut mengalami "putus hubungan" dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa.

Putus hubungan tersebut disebabkan karena Kepala Disdikpora Provinsi Bali tidak pernah bisa dihubungi selama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

"Yang kami sesalkan kami di Komisi IV putus hubungan dengan Dinas Pendidikan yang tentunya dalam situasi sekarang ini cukup rawan, terkait dengan PPDB. Kalau kita sudah ada komunikasi tentu ada solusi," kata Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Bali itu.

Dapat Upah 50 Ribu Sekali Tempel, Jamil Dikenakan Dakwaan Alternatif karena Edarkan Sabu dan Ekstasi

Solskjaer Sebut Pujian Pribadi Tak Memuaskan Kiper David de Gea, UEFA Cabut Hukuman Man City

Lakukan Skimming, Kasus Tiga WN Rumania Kini Dilimpahkan ke Kejari Denpasar

Merespons hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, Kepala Disdikpora Provinsi Bali menutup telponnya dikarenakan banyak yang mengancam.

"Ada yang bawa satu map, ada yang lagi setelah satu map dua map lagi, lagi tiga map. Stres dia di kantor diuber-uber terus," kata Gubernur Koster.

Dirinya menjelaskan, dalam pelaksanaan PPDB tahun ini banyak masyarakat Bali sebenarnya ingin menyekolahkan anaknya di negeri, namun daya tampung belum memungkinkan.

Jika sekolah swasta ikut diberdayakan daya tampung sebenarnya mencukupi, hanya saja masyarakat Bali lebih memilih sekolah negeri.

Jika dipenuhi semuanya ingin ditampung pada sekolah negeri sebenarnya tidak memungkinkan untuk saat ini.

Update Covid-19 di Bali, Pasien Sembuh 97 Orang, 62 Orang Positif

Cegah Karyawan Gunakan Narkoba, Citilink Gelar Random Check Tes Urine

Program Karier BCA 2020: Pelatihan Dengan Uang Saku, Lulus Bisa Langsung Jadi Pegawai Tetap

Halaman
123
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved