Komisi IV DPRD Bali Ngadu ke Koster, Mengaku Putus Hubungan dengan Kadispora Selama Pelaksanaan PPDB

Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja mengaku pihaknya di komisi yang membidangi pendidikan tersebut mengalami "putus hubungan" dengan

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Dokumentasi Pemprov Bali
Rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Bali, Senin (13/7/2020). Rapat paripurna tersebut diisi dengan agenda jawaban Gubernur Bali atas pandangan fraksi di DPRD Bali mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana tahun 2019 dan Ranperda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali tahun 2020-2050 

Ia juga mengakui, banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan sekolah merupakan salah pemerintah yang belum mampu menyediakan layanan yang cukup.

Gemerlap Pariwisata Bali Banyak Dinikmati Orang Luar, Koster Siapkan Portal Digital Satu Pintu

Pendapatan dari PKB dan BBNKB Mentok, Koster Berupaya Tingkatkan PAD Bali Lewat Sektor Lain

Inilah 3 Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rekomendasi dari Golkar untuk Pilkada Serentak di Bali 2020

"Masak orang mau sekolah kita larang, kita batasi sampai dia susah ke sana kemari, saya kira itu bukan langkah yang bijak. Karena itu saya sudah memerintah Kadis Pendidikan lakukan secara optimal apa yang bisa dilakukan," perintahnya.

Adapun solusi yang diambil agar bisa menampung lebih banyak di sekolah negeri di antaranya seperti menambah rombongan belajar (rombel) dan yang kedua bisa dilakukan dengan penambahan sift.

Jika dibutuhkan guru untuk mengajar, maka pihaknya mengaku siap untuk mengangkat guru dengan status sebagai tenaga kontrak.

"Jadi sebagai gubernur saya malu karena saya dulu jadi DPR Komisi X urus pendidikan terus. Masak jadi gubernur ngurus pendidikan enggak becus. Karena itu saya tangani betul ini setiap hari," tuturnya.

"Kita tidak melakukan gelombang kedua, tapi kita lakukan optimalisasi agar pelamar itu bisa diakomodir secara optimal dengan kondisi yang ada. Jadi saya pastikan rombongan belajarnya ditambah, kemudian sift-nya ditambah," imbuh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Bali itu.

Gubernur Koster juga menceritakan bahwa di Gianyar juga terdapat solusi baru dalam menampung calon peserta didik lebih banyak, yakni dengan memanfaatkan gedung SMA Dwijendra yang sudah tidak mendapatkan peserta didik.

Gedung SMA Dwijendra di Gianyar tersebut cukup banyak akan disewa untuk menampung siswa di SMA negeri sembari menunggu pembangunan gedung yang baru.

"Itu siap disewakan. Kita akan pakai itu supaya bisa menampung anak-anak didik kita. Sepakat, jadi jangan sampai anak mau sekolah hari gini enggak dapat ruangan malu kita," kata Gubernur Koster. (*)

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved