Komisi IV DPRD Bali Ngadu ke Koster, Mengaku Putus Hubungan dengan Kadispora Selama Pelaksanaan PPDB

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengadu ke Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun 2020, Senin (13/7/2020).

Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja mengaku pihaknya di komisi yang membidangi pendidikan tersebut mengalami "putus hubungan" dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa.

Putus hubungan tersebut disebabkan karena Kepala Disdikpora Provinsi Bali tidak pernah bisa dihubungi selama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

"Yang kami sesalkan kami di Komisi IV putus hubungan dengan Dinas Pendidikan yang tentunya dalam situasi sekarang ini cukup rawan, terkait dengan PPDB. Kalau kita sudah ada komunikasi tentu ada solusi," kata Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Bali itu.

• Dapat Upah 50 Ribu Sekali Tempel, Jamil Dikenakan Dakwaan Alternatif karena Edarkan Sabu dan Ekstasi

• Solskjaer Sebut Pujian Pribadi Tak Memuaskan Kiper David de Gea, UEFA Cabut Hukuman Man City

• Lakukan Skimming, Kasus Tiga WN Rumania Kini Dilimpahkan ke Kejari Denpasar

Merespons hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, Kepala Disdikpora Provinsi Bali menutup telponnya dikarenakan banyak yang mengancam.

"Ada yang bawa satu map, ada yang lagi setelah satu map dua map lagi, lagi tiga map. Stres dia di kantor diuber-uber terus," kata Gubernur Koster.

Dirinya menjelaskan, dalam pelaksanaan PPDB tahun ini banyak masyarakat Bali sebenarnya ingin menyekolahkan anaknya di negeri, namun daya tampung belum memungkinkan.

Jika sekolah swasta ikut diberdayakan daya tampung sebenarnya mencukupi, hanya saja masyarakat Bali lebih memilih sekolah negeri.

Jika dipenuhi semuanya ingin ditampung pada sekolah negeri sebenarnya tidak memungkinkan untuk saat ini.

• Update Covid-19 di Bali, Pasien Sembuh 97 Orang, 62 Orang Positif

• Cegah Karyawan Gunakan Narkoba, Citilink Gelar Random Check Tes Urine

• Program Karier BCA 2020: Pelatihan Dengan Uang Saku, Lulus Bisa Langsung Jadi Pegawai Tetap

Koster mengatakan, setelah dirinya mengikuti dunia pendidikan di Bali, diketahui bahwa dalam sepuluh tahun terakhir tidak pernah dibangun SMA dan SMK maupun penambahan ruang kelas baru.

Sementara dirinya baru mengagendakan pembangunan sekolah pada tahun ini, karena harus melalui proses Detail Engineering Desain (DED) dan perencanaan.

Sebenarnya, kata Gubernur Koster, di awal tahun ini harusnya sudah dibangun SMA di Denpasar, Badung, Karangasem, Gianyar. Dikarenakan adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), pembangunan sekolah tersebut baru bisa berjalan pertengahan tahun ini.

"Mulai sekarang dibangun di Denpasar beberapa SMA negeri. Dua SMA negeri dibangun di Denpasar, juga dua di Karangasem, satu di Gianyar. Itupun kalau jadi menurut saya belum cukup," Kata Gubernur Bali asal Desa Sembiran,Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng itu.

Oleh karena itu, Gubernur Koster mengaku sudah berbicara dengan Kepala Disdikpora setiap hari agar menampung semua usulan yang diberikan oleh DPRD Provinsi Bali.

Ia juga mengakui, banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan sekolah merupakan salah pemerintah yang belum mampu menyediakan layanan yang cukup.

• Gemerlap Pariwisata Bali Banyak Dinikmati Orang Luar, Koster Siapkan Portal Digital Satu Pintu

• Pendapatan dari PKB dan BBNKB Mentok, Koster Berupaya Tingkatkan PAD Bali Lewat Sektor Lain

• Inilah 3 Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rekomendasi dari Golkar untuk Pilkada Serentak di Bali 2020

"Masak orang mau sekolah kita larang, kita batasi sampai dia susah ke sana kemari, saya kira itu bukan langkah yang bijak. Karena itu saya sudah memerintah Kadis Pendidikan lakukan secara optimal apa yang bisa dilakukan," perintahnya.

Adapun solusi yang diambil agar bisa menampung lebih banyak di sekolah negeri di antaranya seperti menambah rombongan belajar (rombel) dan yang kedua bisa dilakukan dengan penambahan sift.

Jika dibutuhkan guru untuk mengajar, maka pihaknya mengaku siap untuk mengangkat guru dengan status sebagai tenaga kontrak.

"Jadi sebagai gubernur saya malu karena saya dulu jadi DPR Komisi X urus pendidikan terus. Masak jadi gubernur ngurus pendidikan enggak becus. Karena itu saya tangani betul ini setiap hari," tuturnya.

"Kita tidak melakukan gelombang kedua, tapi kita lakukan optimalisasi agar pelamar itu bisa diakomodir secara optimal dengan kondisi yang ada. Jadi saya pastikan rombongan belajarnya ditambah, kemudian sift-nya ditambah," imbuh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Bali itu.

Gubernur Koster juga menceritakan bahwa di Gianyar juga terdapat solusi baru dalam menampung calon peserta didik lebih banyak, yakni dengan memanfaatkan gedung SMA Dwijendra yang sudah tidak mendapatkan peserta didik.

Gedung SMA Dwijendra di Gianyar tersebut cukup banyak akan disewa untuk menampung siswa di SMA negeri sembari menunggu pembangunan gedung yang baru.

"Itu siap disewakan. Kita akan pakai itu supaya bisa menampung anak-anak didik kita. Sepakat, jadi jangan sampai anak mau sekolah hari gini enggak dapat ruangan malu kita," kata Gubernur Koster. (*)