Breaking News:

Corona di Bali

Klungkung Telah Habiskan Rp 9,8 Miliar untuk Tangani Covid-19

Tiga bulan menangani pandemi Covid-19, Pemkab Klungkung telah menghabiskan anggaran belanja tidak terduga hingga Rp 9,8 miliar.

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Kepala BPKPD Klungkung, I Dewa Putu Griawan 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Tiga bulan menangani pandemi Covid-19, Pemkab Klungkung telah menghabiskan anggaran belanja tidak terduga hingga Rp 9,8 miliar.

Kebanyakan anggaran yang dikeluarkan masih untuk penanganan di bidang kesehatan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, I Dewa Putu Griawan menjelaskan, Pemkab Klungkung menganggarkan Rp 66,6 miliar untuk menangani pandemi Covid-19.

Anggaran itupun nantinya akan digunakan untuk tiga bidang, yakni bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan bidang penanganan ekonomi.

Beli Rumah Dapat Istri, Perempuan Muda Ini Siap Dinikahi Pria yang Beli Rumahnya Rp 185 Juta

Kronologi Pria dari Suku Anak Dalam Tewas Membusuk Dililit Ular Piton 3 Meter, Polisi: Sempat Tarung

Bea Cukai Denpasar Musnahkan Barang Hasil Penindakan 2019 Senilai Rp 1,9 Miliar

"Saat ini anggaran itu kebanyakan masih digunakan untuk penanganan bidang kesehatannya. Sementara jejaring pengaman sosial belum. Penanganan bidang ekonomi pun amprahnya masih sedikit," ungkap Griawan.

Berdasarkan data per Senin (13/7/2020), anggaran yang terealisasi untuk penangnann Covid-19 sebesar Rp 9,8 miliar.

Anggran itu diamprah oleh OPD (organisasi perangkat daerah teknis) seperti Dinas Kesehatan sebesar Rp 3,4 miliar yang digunakan untuk tempat karantina PMI (pekerja migran indonesia), serta belanja obat-obatan.

Lalu RSUD Klungkung sebesar Rp 6,2 miliar yang digunakan untuk belanja alat kesehatan, karantina petugas medis, serta belanja obat-obatann terkait pandemi Covid-19.

Lalu ada OPD lainnya, yakni Dinas Perhubungan yang menggunakan anggaran itu Rp 27 juta untuk mobilitas PMI, serta Satpol PP sebesar Rp 33 juta.

"Sementara baru itu saja, sebagaian besar di Bidang Kesehatan," ungkap Griawan.

Sementara terkait jejaring pengaman sosial yang dianggarkan Rp 27 miliar masih nihil pengamprahan.

Rencananya anggaran itu akan digunakan untuk pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Kabupaten.

"Pengusulannya belum ada, mungkin itu masih berproses di OPD terkait," ungkap Griawan. (*).

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved