Ini Alasan Presiden Tunjuk Erick Thohir Komandani Komite Pemulihan Ekonomi & Penanganan Covid-19

TRIBUN-BALI.COM - Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi) resmi membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Lembaga baru ini dibentuk menyinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk jadi ketua pelaksananya.

Pembentukan komite tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020.

• Koster Bentuk Program Pasar Gotong Royong Krama Bali, Produknya Langsung dari Petani

• Fasilitasi Pemasaran Produk Pangan & Sandang Lokal, Koster Programkan Pasar Gotong Royong Krama Bali

• Promo Internet Murah Telkomsel 22 Juli 2020, Kuota 30 GB Hanya Rp 100 Ribu, Begini Cara Aktivasinya

Komite baru ini terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Komite bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Penunjukan Erick Thohir sendiri dilatarbelakangi sebagai upaya pemerintah memulihkan ekonomi namun tetap memprioritaskan penanganan Covid-19.

"Kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya. Jadi, dua-duanya mendapatkan penekanan yang sama," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo dikutip dari Harian Kompas, Rabu (22/7/2020).

Keputusan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kata Pramono, diambil karena Presiden Joko Widodo melihat persoalan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam penanganan Covid-19.

Pengalaman sejumlah negara menjadi pelajaran bagi Pemerintah Indonesia.

Tidak sedikit negara yang lebih mengutamakan penanganan kesehatan pada akhirnya menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks, bahkan sampai resesi.

 Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyeimbangkan penyelesaian persoalan kesehatan sekaligus perekonomian.

Menteri BUMN Erick Thohir berujar, dalam kondisi seperti saat ini, penanganan ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan.

Selama ini, kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi cenderung dipersepsikan bertolak belakang dan saling menegasikan.

• Jelang Dimulainya Ops Patuh Lempuyang, Kasi Propam Polres Badung Tegakkan Disiplin Anggota

• Swab Test PCR di Buleleng Hanya untuk Pasien Covid-19 Bergejala Berat

• BREAKING NEWS - Dua Jenazah PDP di Bangli Dikremasi dengan Protokol Covid-19

Ia mencontohkan, saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), produksi sejumlah pabrik ikut tertahan akibat jalur logistik dan pengiriman barang terganggu.