Realisasi Anggaran Seragam Gratis di Badung belum Jelas,Disdikpora Akui Belum Ada Pembahasan Kembali

 Bahkan jika sudah selesai melaksanakan daring, siswa baru diminta tetap mengenakan seragam merah putih  untuk SMP.

“Berpikir positif saja, kita optimis semoga cepat bisa terealisasi.

Kabid Gedung dan Sarana Disdikpora Kabupaten Badung, Putu Robby Widya Harsana yang ikut mendampingi Widya Astika mengatakan Program seragam gratis di Kabupaten Badung terus bergulir.

Hanya saja kini ia hanya menunggu persetujuan anggaran tersebut.

“Semua kita sudah siapkan, Jika anggaran sudah fix kita langsung tenderkan,” ungkapnya.

Ia pun mengaku anggaran tersebut sudah siap, manum mungkin ada beberapa yang harus dilakukan pada anggaran perubahan tahun 2020 ini.

“Kalau sudah eksekusi, kita sudah siapkan juga dokumen tendernya untuk SD dan SMP,” tegasnya kembali.

Pihaknya pun mengaku untuk besaran anggaran yang di anggarkan untuk seragam sekolah di kabupaten Badung yakni Rp 20 Miliar lebih untuk dua jenjang pendidikan SD dan SMP Negeri dengan rincian SD Sebesar Rp 10.249.845.870 dan Seragam SMP sebesar Rp 10.125.112.250.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komis IV DPRD Badung, I Made Sumerta mengaku akan langsung menanyakan kepada tim anggaran pemerintah kabupaten Badung.

Pasalnya dia menyadari tahun 2019 lalu pelaksanaan seragam gratis di Badung juga mengalami kelambatan.

“Kami tidak sebut lambat, tapi agak tertunda karena proses tender,” jelasnya.

Disinggung apakah dewan akan langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menanyakan hal tersebut, Politisi PDI Perjuangan itu koordinasi tidak selalu harus bertemu langsung.

Hanya saja pihaknya tetap akan melakukan koordinasi terkait masalah tersebut.

“Jadi mudah-mudahan, ini kan masih ada waktu sampai bulan Desember. Sepertinya dari tanggapan Disdikpora kondisinya seperti ini, atau lebih kurang satu semester waktunya untuk seragam tersebut,” jelasnya sembari mengatakan apapun itu yang jelas lebih baik lambat tapi selamat dari tidak sama sekali.

Pihaknya menyadari kebijakan Bupati Badung, sampai saat ini belum ada di evaluasi. Sehingga kebijakan seperti pemberian laptop, seragam dan yang lainnya tidak dihentikan sebelum perbup atau kebijakan itu dirubah.

“Saya kira sepanjang itu belum berubah, saya kira masih ada hak-hak (masyarakat –red), walaupun semua ini ada pendistribusian atau pengadaan yang memakan waktu lama,” tungkasnya. (*)