Breaking News:

43 Penduduk Non Permanen Terjaring Razia di Kelurahan Sumerta Denpasar

Kegiatan pengendalian mobilitas dan penertiban administrasi penduduk non permanen dilakukan di Lingkungan/Banjar Abian Kapas Kaja

Foto Kelurahan Sumerta
pengendalian mobilitas dan penertiban administrasi penduduk non permanen dilakukan di Lingkungan/Banjar Abian Kapas Kaja Denpasar 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Satgas  Penanganan COVID-19 Kelurahan Sumerta, Denpasar bersama Satgas Lingkungan atau Banjar melaksanakan kegiatan pengendalian mobilitas dan penertiban administrasi penduduk non permanen pada Jumat (24/7/2020) malam.

Kegiatan pengendalian mobilitas dan penertiban administrasi penduduk non permanen dilakukan di Lingkungan/Banjar Abian Kapas Kaja.

Lurah Sumerta I Wayan Eka Apriana saat dikonfirmasi Sabtu (25/7/2020) mengatakan, pengendalian mobilitas dan penertiban administrasi penduduk non permanen yang dilakukan menjaring sebanyak 43 orang yang terdiri dari Laki-laki sebanyak  26 orang dan Perempuan sebanyak  17 orang. 

"Semua yang terdata itu merupakan penduduk non permanen yg sudah tinggal sementara di lingkungan tersebut, namun belum memiliki identitas maupun belum memperpanjang dokumen penduduk non permanen selama mereka tinggal di lingkungan atau banjar bersangkutan," kata Eka.

Terkait Pemakzulan Bupati Faida Oleh DPRD Jember, Mendagri Sebut Keputusan Mahkamah Agung Jadi Acuan

Gara-gara Saling Ejek Sebabkan Tawuran Antar Dua Kelompok Pemuda, 1 Orang Tewas

Trump Tandatangani Perintah Turunkan Harga Obat, 1.000 Kematian terjadi 4 Hari Berturut-turut di AS

Bagi yang belum memiliki identitas Eka mengaku pihaknya langsung melakukan pendataan dan difasilitasi pembuatan identitas penduduk non permanen agar bisa diinput di sistem SIAK. 

Sedangkan sanksi yang diberikan dalam penertiban ini  masih pada upaya pembinaan sekaligus mewajibkan penduduk non permanen yang terjaring tidak memiliki atau tidak lengkap identitasnya untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengurus identitas yang bersangkutan.

Dengan hal itu akan ada tanggung jawab administratif yang mengikat antara penduduk tersebut dengan satgas banjar atau lingkungan.

Tidak hanya itu dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di lingkungannya dalam kesempatan itu pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan  sesuai yang telah ditentukan. 

Pihaknya juga melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin, pemantauan sarana pendidikan.

Memberikan bantuan sosial yang difasilitasi oleh karang taruna dan PPK Kelurahan bagi keluarga yang positif, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti keluarga kurang mampu.

Upaya yang dilakukan ini, Eka Apriana berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan dalam upaya menciptakan tertib administrasi  dan pelaksanaan protokol kesehatan. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved