Breaking News:

Corona di Bali

Pengamat Sosial Unud Ini Menilai Rapid Test Sebagai Syarat Administrasi Layak Dicabut

Pengamat sosial menilai kebijakan rapid test maupun swab test sebagai syarat administrasi diharapkan dapat segera dicabut

Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Foto: Aksi tolak rapid dan swab test sebagai syarat administratif serta syarat perjalanan di seputaran Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi, Denpasar, Minggu (26/7/2020) 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pengamat sosial menilai kebijakan rapid test maupun swab test sebagai syarat administrasi diharapkan dapat segera dicabut dan dievaluasi kembali oleh pemerintah dalam aturan penerapannya terhadap masyarakat.

"Selain memberatkan juga tidak efektif dan rentan dimanfaatkan oleh pihak RS, lebih baik dicabut saja aturan soal rapid test sebagai syarat administrasi," kata Sosiolog Universitas Udayana Bali, Gede Kamajaya S.Pd., M.Si kepada Tribun Bali, Minggu (26/7/2020).

Kamajaya sendiri merasakan bagaimana ketidakberaturan implementasi kebijakan rapid test di sebuah rumah sakit swasta di Bali.

Bahkan ia analogikan aturan soal biaya rapid test hanya "Macan Kertas".

Perhatikan Cara Menggoreng, Berikut Tips Membuat Donat Kentang Empuk dan Mengembang dengan Sempurna

Pengamat Sosial Ini Rasakan Ketidakberaturan Rapid Test, Gejolak Grassroot Sah-sah Saja

Frozen Food, Bisnis yang Cukup Menjanjikan Saat Pandemi Covid-19

"Sebagai contoh kemarin saya mengantar keluarga rapid di salah satu runah sakit swasta di Buleleng, membayar Rp 175 ribu, kalau menunggu hasilnya sampai jam 6 petang, kalau mau hasilnya keluar dua jam bayar Rp 300 ribu," ungkapnya.

"Artinya aturan Kementrian Kesehatan soal rapid test cuma macan kertas, banyak RS yang masih tidak patuh pada aturan itu dan tidak ada sanksi atau sidak apapun. Pengalaman saya mengantar keluarga rapid yang akan melakukan perjalanan mengindikasikan ini juga rentan dimanfaatkan oleh RS atau oknum tertentu sebagai ladang uang," imbuh dia.

Ia berpendapat bahwa rapid test tidak efektif untuk menjadi syarat administrasi, sedangkan swab test lebih tepat menjadi prosedur kesehatan untuk menguji seseorang dari indikasi Covid-19 karena memberikan hasil yang lebih akurat pada DNA Covid-19, akan tetapi harus ada kebijakan agar tidak memberatkan masyarakat jika digunakan sebagai syarat administrasi terlebih masyarakat saat ini sedang mengalami perlambatan ekonomi dari berbagai sektor pekerjaan.

"Jadi akhirnya banyak orang jadi berasumsi ini dijadikan ladang uang oleh RS yang membandel, meskipun mungkin saat ini rapid salah satu yang dipakai untuk mendeteksi virus akan tetapi tingkat akurasinya juga diragukan banyak ahli, jadi saya rasa kurang tepat. Kalau ada aksi, saya pikir itu sah-sah saja orang berpendapat sesuai argumen mereka," ujarnya.

Menurutnya, diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak untuk mensuskeskan dan menjalankan fungsi mengawasi, menjalankan dan evaluasi new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di lapangan.

Halaman
1234
Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved