Breaking News:

Pemkab Buleleng Krisis Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa

Sementara berdasarkan Peraturan Presiden, (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan oleh tenaga fungsional,

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Sekda Buleleng, Gede Suyasa pada melakukan sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018, serta mendorong agar sejumlah pejabat di masing-masing SKPD, bersedia menjadi pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, pada Selasa (28/7) 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemkab Buleleng saat ini mengalami krisis pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa.

Sementara berdasarkan Peraturan Presiden, (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan oleh tenaga fungsional, selambat-lambatnya 1 Januari 2021 mendatang.

Menyikapi hal tersebut, Sekda Buleleng, Gede Suyasa pada Selasa (28/7/2020) melakukan sosialisasi terkait Perpres tersebut, serta mendorong agar sejumlah pejabat di masing-masing SKPD, bersedia menjadi pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa.

Sosialisasi dilakukan di ruang rapat gedung Unit IV Setda Kabupaten Buleleng.

Melalui SPK, Badan Standarisasi Nasional Dukung Program Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Kasus Covid-19 yang Terjadi di Kantor Pemerintahan Tinggi, Menpan RB Sarankan WFH Sementara

Ini Daftar Judul Film Nasional yang Ditayangkan Selama Seminggu di TVRI, Ada Film Street Food Asia

Kepala Bagian PBJ, Sekretariat Daerah Buleleng,  I Made Suwitra Yadnya mengatakan, selama ini Pemkab Buleleng hanya memiliki satu orang pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, yang tentunya tidak bisa mengcover seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buleleng.

Sementara, berdasarkan hasil pendataan, untuk diseluruh SKPD lingkup Pemkab Buleleng serta di kecamatan, membutuhkan 70 orang pejabat fungsional.

"Berdasarkan hasil pendataan, yang memenuhi syarat menjadi pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, baru 34 orang yang memenuhi syarat. Dari 34 orang itu, setelah dievaluasi kembali hanya 28 yang memenuhi syarat jenjang pendidikan S1 dan Golongan III, sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, untuk diusulkan menjadi pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa.

Namun dari 28 orang itu, baru 14 yang sudah menyatakan bersedia dan melengkapi persyaratan untuk diusulkan ke Fungsional Pengadaan," terang Suwitra.

Imbuh Suwitra, dalam waktu dekat, 14 calon pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa itu akan mengukuti uji kompetensi yang dilaksanakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta.

"Tentu dari sisi kebutuhan masih jauh sekali, dan kurang maksimal jadinya kalau kami hanya memiliki 14 orang.

Halaman
12
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved