Ada Karyawan Positif Covid-19, Kantor Komnas HAM Ditutup

Upaya penutupan kantor itu, kata dia, dilakukan karena ada seorang staff di kantor Komnas HAM yang terinfeksi Covid-19.

Editor: Kander Turnip
Istimewa
Kantor Komnas HAM RI 

Ada Karyawan Positif Covid-19, Kantor Komnas HAM Ditutup

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengatakan, kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat ditutup selama kurun waktu satu minggu.

Upaya penutupan kantor itu, kata dia, dilakukan karena ada seorang staff di kantor Komnas HAM yang terinfeksi pandemi coronavirus disease 2019 ( Covid-19).

"Ada satu staf yang positif. Maka kantor ditutup sementara untuk satu minggu," kata dia, saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2020).

Selain menutup kantor, kata dia, pegawai di lingkungan Komnas HAM melakukan tes untuk mendeteksi apakah pegawai dan komisioner terinfeksi Covid-19.

Kisah Sukses Festival Indonesia Moskow, Dapat MURI dan Transaksi 10,7 Juta Dolar AS

Rusia Segera Luncurkan Vaksin Covid-19, Tenaga Medis Diprioritaskan

Mendikbud Minta Maaf atas Polemik POP, KPK akan Minta Keterangan Nadiem

"Semua staf dan komisioner di-rapid test dan sebagian PCR," ujarnya.

Selama penutupan kantor, pihaknya tetap melayani masyarakat. Upaya pelayanan dilakukan secara online.

"Pelayanan tetap berjalan namun dilakukan secara online," ujarnya.

Ahmad Taufan Damanik juga meminta Presiden Joko Widodo melakukan refleksi menyeluruh atas tata kelola penanggulangan pandemi coronavirus disease ( Covid-19).

Menurut dia, upaya itu dilakukan setelah memantau secara periodik berdasarkan informasi dari berbagai sumber, mulai dari media massa cetak dan elektronik, diskusi kelompok terarah, permintaan penjelasan ahli dan narasumber, serta dokumen atau laporan berkala yang dikeluarkan lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan lembaga riset nasional dan internasional.

" Komnas HAM merekomendasikan Presiden melakukan refleksi menyeluruh atas tata kelola penanggulangan pandemi Covid-19, dan menetapkan Perppu sebagai dasar hukum penanganan pandemi yang masih berkepanjangan dengan mengutamakan hak hidup, hak kesehatan, serta hak-hak asasi lainnya," kata dia.

Dia menjelaskan, pada 30 Maret 2020, Komnas HAM RI melalui surat No 026/TUA/III/2020 menyampaikan Kertas Posisi dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif HAM atas Tata Kelola Penanggulangan Covid-19 kepada Presiden RI.

Berdasarkan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

" Komnas HAM memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Presiden RI dan DPR RI untuk mendorong kebijakan berbasis HAM. Komnas HAM RI juga memberikan rekomendasi kepada gubernur di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta gubernur di enam wilayah perwakilan Komnas HAM RI yaitu di Aceh, Sumbar, Kalbar, Sulteng, Maluku, dan Papua," kata dia.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved