Corona di Bali
Pemilik Travel Agent Ini Usul Pemerintah Tak Pakai Swab & Rapid Test untuk Syarat Wisman Masuk Bali
Menurut pemilik salah satu travel agent itu, syarat tersebut hanya akan membuat wisatawan enggan berkunjung ke Bali.
Penulis: I Wayan Erwin Widyaswara | Editor: Wema Satya Dinata
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Salah satu pelaku pariwisata di Bali, I Dewa Gede Wisnu Arimbawa bersuara lantang terkait dengan penerapan kebijakan rapid test dan swab test bagi wisatawan yang akan datang ke Bali.
Menurut pemilik salah satu travel agent itu, syarat tersebut hanya akan membuat wisatawan enggan berkunjung ke Bali.
"Jika menggunakan swab tes sebagai syarat wisatawan mancanegara masuk Bali, maka mereka akan berpikir lagi untuk datang ke Bali. Sebab seperti kita tahu, biaya swab tes itu Rp 2,5 jutaan tentunya mereka akan pikir-pikir datang ke Bali," kata pria yang sudah bergelut di dunia pariwisata sejak tahun 1998 itu.
Selain biaya swab test diperkirakan dapat menghambat datangnya wisatawan ke Bali, Wisnu Arimbawa juga punya beberapa pemikiran sederhana kenapa ia begitu getol menyuarakan ini di media sosial pribadinya.
• Mulai Besok, Objek Wisata Taman Ayun dan Semua DTW di Badung Akan Pungut Restribusi
• Merayakan Idul Adha, DSM Laksanakan Pemotongan Hewan Kurban di Berbagai Titik Hingga ke Luar Bali
• Sembilan Pejabat Serahkan Berkas Pendaftaran Lelang Jabatan di Pemkab Buleleng
Pertama, menurut Wisnu, Bali juga merupakan bagian dari pandemi ini. Artinya, menurutnya, Bali tidak juga daerah yang tidak bebas covid 19.
Itu sebabnya, Wisnu menilai kebijakan wisman wajib swab tes negatif jika hendak masuk Bali dianggap tidak fair.
"Jadi tidak fair jika kita membatasi seseorang untuk datang ke Bali sementara kita juga bagian dari pandemi itu sendiri," tegasnya
Alasan kedua, Wisnu berpikir bahwa tidak ada orang sakit yang mau traveling atau berwisata.
Dalam artian, jika orang yang sakit tentunya mereka akan berpikir seribu kali untuk berlibur.
"Karena bagaimanapun traveling atau berwisata itu adalah bagian terakhir dalam hidup seseorang. Secara umum orang harus merasa sehat terlebih dahulu barulah memutuskan untuk traveling apalagi dalam suasana pandemi seperti ini," ujar pria asal Klungkung itu.
Lalu jika tidak menggunakan rapid dan swab test, apa solusi yang ia tawarkan untuk pemerintah menjelang penerimaan wisatawan asing September nanti?
Menurut Wisnu, ada beberapa syarat yang tidak membutuhkan biaya besar yang bisa diterapkan nantinya ketika wisman datang ke Bali.
Pertama, memastikan semua wisman yang datang ke Bali mengikuti tradisi, atau adaptasi kebiasaan baru, yaitu wisatawan selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan.
Kemudian, wisatawan asing atau mancanegara dijamin oleh agen asuransi perjalanan .
• Penangkapan Harun Masiku Tinggal Tunggu Waktu, Bakal Ikuti Jejak Djoko Tjandra
• Hanya Ada Satu Armada Damkar di Nusa Penida, Juga Tidak Miliki Mobil Tangki Khusus Damkar
• Ramalan Zodiak Sabtu 1 Agustus 2020, Cancer akan Fokus pada Suasana Rumah Tangga
"Nah Jika terjadi sesuatu di Bali, ada yang menjamin biaya mereka, termasuk jika terkeda covid 19. Jadi bukan ditanggung pemprov Bali, tapi asuransi," ujar Wisnu.
Selain itu, menurut Wisnu, ada penjamin dari lokal suplier atau lokal agen di Bali untuk para wisman yang mereka datangkan.
Misalnya, tour operator, travel agent, hotel, atau pihak lain yang menjamin wisman tersebut.
"Surat jaminan itulah yang harus dibawa oleh wisatawan asing pada saat masuk dan diperiksa di Bandara Ngurah Rai. Dan itu tidak memerlukan biaya. Namun kalau syaratnya swab/pcr itu memerlukan biaya Rp 2 juta bahkan lebih bagi wisatawan yang akan masuk ke Indonesia dan mereka harus melakukan itu di negaranya masing-masing. Sangat berat," papar Wisnu
Bukan itu saja. Wisnu hampir setiap hari getol mengunggah video menyuarakan penolakan swab dan rapid tes untuk syarat administrasi perjalanan bagu wisman nanti karena ia tahu betul dunia pariwisata secara internasional persaingannya begitu ketat saat ini. Terlebih saat pandemi seperti ini.
"Mereka bersaing untuk bisa menjadi destinasi yang dikunjungi begitu pandemi ini selesai. Mohon maaf kami sampaikan, akan terjadi persaingan pasar, produk, persaingan harga. Jika kita bicara persaingan harga, biaya rapid/swabtest awal di negara masing-masing itu adalah biaya beban yang harus ditanggung oleh wisataan dan itu sangat tinggi. lalu kita masih ingat, Indonesia bahkan oleh negara tetangga kita sendiri Malaysia, singapura, thailand, bahan Jepang dan China tidak melibatkan kita sebagai bubble tourism mereka. Itu berat sekali. Jika ada tambahan biaya swab test dan rapid itu akan berat sekali jika ada tambahan swab test," ujar Wisnu lantang
Terkait dengan usulan dari Wisnu Arimbawa ini, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta mengaku apa yang disuarakan pelaku pariwisata tersebut mungkin saja nanti diterapkan.
Namun demikian, kembali pemegang kebijakan ada di tangan Guberur Bali.
Pun begitu dengan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Bali, I Made Rentin mengaku pihaknya saat ini sedang menunggu arahan dari Gubernur Bali I Wayan Koster apakah kebijakan tersebut mungkin diterapkan atau tidak.
"Menunggu arahan gubernur," kata Rentin.(*)