SK Kemenaker No.151 Dicabut, Sekitar 22 Ribu PMI Asal Bali Bisa Kembali Bekerja ke Kapal Pasiar

dari sisi pemerintah tidak ada untungnya menahan-nahan untuk tidak segera menarik Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 151/2020 tersebut.

Istimewa
ilustrasi - Pekerja Migran Indonesia (PMI) ABK kembali tiba di Pelabuhan Benoa Denpasar menggunakan Kapal Pesiar Spectrum of The Sea , Sabtu (18/4/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara resmi dicabut.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengatakan, pencabutan SK 151 itu guna mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing.

"Maka kami memandang perlu untuk membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja kembali di negara tujuan penempatan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan," kata Ida dalam video konferensi, Kamis (30/7/2020) kemarin.

Dia menjelaskan, dari sisi pemerintah tidak ada untungnya menahan-nahan untuk tidak segera menarik Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 151/2020 tersebut.

Terlebih lagi, semua pihak-pihak terkait sudah siap untuk membuka kesempatan bagi pekerja migran.

Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Kota Denpasar Capai 85,56 Persen, Kasus Positif Tambah 15 Orang

Kisah Ida Pandita Mpu Jaya Acharya Nanda, Ditinggal Ayah Sejak Dalam Kandungan (1)

Danrem 163/Wira Satya Beri Arahan kepada Jajarannya Terkait Atensi pada Covid-19 & Pilkada Serentak

"Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada untungnya pemerintah untuk menahan-nahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu. Setelah kita bisa pastikan semuanya siap, baru kita lakukan pembukaan kembali," imbuhnya.

Dicabutnya SK 151 tersebut disambut gembira oleh para pekerja kapal pesiar Bali yang jumlahnya mencapai sekitar 22 ribu.

Sebab pada 7 Juli lalu ada 257 PMI khususnya pelaut yang batal berangkat ke kapal pesiar karena terhalang aturan itu.

“Dengan dicabutnya SK 151 itu sangat melegakan kami. Yang pertama adalah bahwa artinya mereka yang berangkat berangkat baik itu melalui pesawat komersial terutama charter tanggal 7 Juli terhalang dan jelas-jelas dari KBRI mengatakan karena ada SK 151," kata Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Cabang Bali, Dewa Putu Susila.

Dewa Susila menjelaskan, ada beberapa keuntungan dicabutnya SK 151 tersebut.

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Erwin Widyaswara
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved