Jokowi Ingin PKK Dilibatkan Dalam Sosialisasi Protokol Kesehatan ke Masyarakat Secara Door to Door

TRIBUN-BALI.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan pentingnya perubahan perilaku masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Mengingat, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 terus meningkat, dengan angka kematian yang berada di atas rata-rata global.

"Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat, betul-betul menjadi perhatian kita," katanya, dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Presiden menyarankan agar sosialisasi penerapan protokol kesehatan semasif mungkin.

• Meski Sudah Dibuka, Pariwisata Bali Belum Berjalan Normal Seperti Sediakala

• Soal Anjuran Minum Arak, Bupati Gianyar Masih Tunggu Kajian

• BREAKING NEWS-Ribuan Orang Gelar Aksi Damai Ajegkan Tradisi Bali di Depan Bajra Sandhi

Misalnya, dua minggu pertama sosialisasi khusus hanya penggunaan masker, dua minggu selanjutnya sosialisasi jaga jarak atau cuci tangan.

"Tidak dicampur urusan cuci tangan, urusan jaga jarak, urusan tidak berkerumun, pakai masker," katanya.

Agar lebih efektif, menurut Presiden, sosialisasi untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah harus door to door.

Oleh karena itu, Presiden meminta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ikut menyosialisasikan protokol kesehatan.

"Saya enggak tahu kalau ibu-ibu khawatir masalah Covid-19, mungkin kita rem.

"Tapi kalau ibu-ibu siap, saya kira PKK ini, saya pikir sangat efektif door to door urusan masker."

"Perubahan perilaku ini benar-benar harus kita lakukan dengan komunikasi mungkin di tv, di medsos secara masif selama dua minggu ini dengan cara-cara yang berbeda," paparnya.

Presiden Jokowi sebelumnya kembali menyoroti penyerapan anggaran Covid-19 oleh kementerian dan lembaga yang masih sangat minim.

Dari Rp 695 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, baru Rp 141 triliun atau 20 persen yang dibelanjakan.

"Sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata Presiden dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2020).

• Berlangsung Dramatis! 4 Anggota Polisi di Bali Ini Selamatkan Ibu Melahirkan di Atas Mobil Patroli

• Empat Personil Polsek Blahbatuh Selamatkan Ibu Melahirkan, Bayi Lahir di Mobil Patroli

• Kronologi Putu Astrawan Terpaksa Ditembak Polisi Saat Ditangkap Dipersembunyiannya di Kebun Cengkih

Presiden mengatakan, penyerapan anggaran tertinggi saat ini berada di perlindungan sosial, yakni 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen.